Kasus Slompretan, Pengawasan Pemkot Lemah

Komisi C DPRD Surabaya menilai Pemkot Surabaya kecolongan dengan kasus meledaknya home industri elpiji di Jalan Slompretan Surabaya.

RENI ASTUTI anggota Komisi C DPRD Surabaya pada TEGUH reporter Suara Surabaya, Jumat (04/06), mengatakan kasus ledakan elpiji di Jalan Slompretan bisa jadi hanya jadi satu diantara contoh lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot dalam memberi ijin usaha.

Selain itu, pemberian ijin gangguan pada CV Bintang Timur, home industri pengisian elpiji juga bukti kelalaian Pemkot dalam mengeluarkan ijin gangguan dan ijin mendirikan bangunan (IMB).

Seharusnya, sebelum ijin dikeluarkan, Pemkot harus menanyakan kejelasan industri yang akan dijalankan pada pengusaha yang mengajukan ijin.

DPRD Surabaya juga minta pada Pertamina untuk ikut melakukan pengawasan pada pengusaha-pengusaha yang diduga melakukan usaha ilegal dengan mengisi ulang elpiji yang seharusnya hanya boleh dilakukan rekanan resmi Pertamina.

Kasus meledaknya home industri pengisian elpiji ilegal di Jalan Slompretan diharapkan tidak akan terjadi lagi, kalau Pemkot tegas dan teliti dalam mengeluarkan ijin. (tas/tin)

sumber : Suarasurabaya, 4 Juni 2010