PKS Ancam Tolak LKPj Wali Kota

SURABAYA (SI) – Dugaan kebocoran dana bantuan langsung tunai (BLT) membuat anggota DPRD Surabaya kecewa. Mereka memasang kuda-kuda untuk menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Jabatan Wali Kota Surabaya. Penggalangan penolakan akan dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya.

PKS menduga banyak penyimpangan yang ditemukan selama mengkaji LKPj Akhir Jabatan Wali Kota Surabaya. Penyimpangan itu di antaranya penyaluran BLT,beras untuk warga miskin,dan penyaluran kartu Jamkesmas di Surabaya. ”Kami yakin banyak yang tidak beres dalam LKPj Wali Kota. Kami berharap teman-teman Dewan lebih kritis,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto kemarin.

Dia menerangkan bahwa kebocoran dana BLT yang kabarnya mencapai Rp9 miliar merupakan salah satu indikasi. Padahal, jika dilakukan penelitian lebih mendalam,banyak dugaan penyimpangan yang bisa merugikan warga Surabaya secara keseluruhan. Dia menerangkan, banyaknya kecurangan merupakan indikasi kalau kepemimpinan Wali Kota Bambang DH tidak becus.

Menurutnya, harus ada penelitian lebih mendalam. Selain BLT,indikasi ketidakberesan juga ditemukan dalam pemberian kartu berobat untuk warga miskin. Tercatat pada 2005 ada sekitar 113.125 kartu Jamkesmas yang disebarkan. Namun, fakta dari data BPS menyebutkan kalau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya memiliki warga miskin sebesar 111.223 penduduk. Adanya selisih pendistribusian mencerminkan kalau manajemen yang diterapkan Pemkot Surabaya tidak jelas.

Faktanya, dalam LKPj semua kinerja yang disajikan Pemkot Surabaya telah tercapai 100%. ”Saya yakin banyak kinerja yang belum tercapai,” tandasnya. Sementara itu, tudingan DPRD jika BLT bocor ditanggapi santai kalangan Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya menganggap dugaan itu tidak benar lantaran data jumlah keluarga miskin (Gakin) memang berbeda.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya M Iksan mengatakan, sejak dulu data kemiskinan yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) memang tidak sama dengan pendataan di Bapemas.Ini terjadi lantaran indikator kemiskinan yang dipakai juga berbeda. ”Kami tidak hafal jumlah itemnya. Pastinya semua berbeda. Untuk jumlah, misalnya, BPS menghitung keluarga miskin berdasarkan rumah tinggal, sedangkan kami menghitungnya berdasarkan kepala keluarga.

Dari sini saja sudah berbeda. Sebab, dalam satu rumah biasanya adaduasampaitigakepala keluarga,”katanya kemarin. Iksan menerangkan, Bapemas sengaja membuat indikator kemiskinan sendiri lantaran standarisasi BPS tidak sesuai dengan wilayah Surabaya. Jadi, begitu diterapkan, jumlah yang terjaring pun cukup kecil. Dia mencontohkan, untuk klasifikasi lantai rumah, keluarga dikatakan miskin jika lantai rumahnya masihberupatanah.Indikator semacam inilah yang menurutnya tidak sesuai dengan Surabaya. (ihya’ ulumuddin/ arief ardliyanto)

sumber : seputar indonesia, 17 Juni 2010