FPKS Tolak LKPj Walikota, Data LKPJ Dengan BPS Berbeda

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) oleh Pansus di DPRD Kota Surabaya makin memanas. Ini terlihat dengan sikap fraksi PKS yang mulai merencanakan akan memberikan catatan ”rapor merah” dalam LKPj Walikota tahun 2009.

Sikap ini juga bakal dikembangkan FPKS dengan menggalang dukungan ke fraksi lain agar ikut menyatakan penolakan terhadap LKPj tersebut. Kekecewaan FPKS ini karena dari sejumlah laporan di LKPj tersebut ditengarai banyak penyimpangan. Diantaranya, penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT), penyaluran beras untuk warga miskin, dan penyaluran kartu jamkesmas di Surabaya.

”Kami yakin banyak yang tidak beres dalam LKPj Walikota. Kami mengharap teman-teman dewan lebih kritis,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto, Rabu (16/6).

Politisi asal PKS ini menjelaskan, kebocoran dana BLT yang kabarnya mencapai Rp 9 miliar merupakan masuk salah satu indikasi penolakan FPKS. Padahal, jika dilakukan penelitian lebih mendalam banyak dugaan penyimpangan yang bisa merugikan warga Surabaya secara keseluruhan.

Indikasi lainnya, kata Suyanto, terjadi pada penyebaran kartu berobat bagi warga miskin. Dari catatan LKPj pada tahun 2005 ada sekitar 113.125 kartu Jamkesmas disebarkan, namun ketika dikroscekkan dengan data Balai Pusat Statistik (BPS) Surabaya jumlah warga miskin sebesar 111.223 penduduk. ”Ini kan ada selisih. Mana yang benar. Saya yakin banyak kinerja walikota yang belum tercapai. Tapi di laporan kok dicantumkan 100% berhasil. Ini apa-apaan,” tegas Suyanto.

Senada juga diungkapkan Ketua FPKS Fatkhur Rochman. Ia menegaskan, hasil kajian di internal FPKS sudah mengarah pada catatan ”rapor merah” dalam LKPj tersebut, karena banyak ketidak cocokan data yang ditampilkan dalam LKPj dengan data BPS.

Wakil Ketua Pansus LKPj Fatkur Rohman menegaskan capaian kinerja yang disampaikan dalam LKPj tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD).

“Apakah data capaian RPJMD sudah benar? Inilah sebagian pertanyaan yang berkembang saat pansus LKPj melakukan hearing dengan para pakar. Pertanyaan ini layak diberikan ketika kita membandingkan antara data yang dimiliki BPS dan data yang dimiliki pemkot,” katanya.

Ia menyatakan pansus menemukan fakta bahwa data kedua instansi antara BPS dengan pemkot berbeda. “Pansus harus mengacu data yang mana?” tanya Fatkur.

Salah satunya saat pansus mengundang Prof Dr Hotman Siahaan, salah satu pakar Unair dalam hearing. Menurut politisi PKS ini, Hotman Siahaan mengatakan semestinya yang diberikan tugas khusus mengamati dan memotret data adalah BPS. “Presiden pun memakai data BPS,” pungkasnya.

sumber : Dutamasyarakat, 17 Juni 2010