Gagal di Dewan,Beralih ke Pemkot

SURABAYA(SI) – Setelah usulan pembangunan gedung baru DPRD mentok,kini giliran Gedung Pemkot Surabaya diusulkan untuk dibenahi. Tidak tanggung-tanggung,anggaran yang diusulkan untuk menyulap Gedung Pemkot Surabaya menjadi super megah tembus Rp200–250 miliar. Usulan kencang itu datang dari kader PDIP.Mereka menilai gedung yang ditempati wali kota dan wakil wali Kota Surabaya dianggap sudah tidak layak. Dengan kondisi yang ada, maka pembangunan gedung tidak bisa ditawar. Apalagi,anggaran yang dimiliki Kota Surabaya sudah sangat mencukupi. “Saya sangat menginginkan Gedung Pemkot segera dibangun agar lebih megah,”kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono kemarin. Dia menyatakan, dari kajian yang dilakukannya,pembangunan Gedung Pemkot lebih penting daripada Gedung DPRD Surabaya.

Jika Gedung Dewan tidak bisa dibangun lantaran dianggap masih layak, untuk Gedung Pemkot Surabaya pembangunannya harus segera dilakukan karena kondisinya sudah sangat jelek. Gedung yang ditempati wali kota tersebut tidak ideal karena gedung sudah berusia ratusan tahun. Garis koordinasi antara wali kota dengan anak buahnya tidak bisa berjalan lancar. Sebab, antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kantornya terpisah. “Kalau SKPD satu lokasi, pemantauan yang dilakukan lebih leluasa. Karena itu, saya tetap berjuang supaya bangunan Pemkot segera dilakukan,”ungkapnya. Baktiono mengungkapkan, pembangunan gedung Pemkot diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp200–250 miliar.Proses pembangunan tidak bisa dilakukan dalam satu tahun.Pembangunan ini didanai multiyears.

Artinya, jika dalam perjalanan anggaran yang disiapkan masih kurang,dana APBD bisa dimintakan kembali. Usulan tersebut belum tentu mulus. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyatakan siap menghadang. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan akan mencederai hati masyarakat.“Saya kurang setuju. Permintaan pembangunan Gedung Dewan dan Pemkot tidak masuk akal,”urai anggota Komisi C DPRD Surabaya dari PKS, Reni Astutik,kemarin. Reni menuturkan, semua permintaan pembangunan tidak pantas diucapkan saat ini. Dari data yang diperolehnya,ternyata masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak seperti pembangunan gedung sekolah, pembangunan selokan, dan pembangunan fasilitas umum yang masih kurang.Menurut dia,jika kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi, upaya untuk membangun gedung baru akan mendapat tentangan dari beberapa kalangan.

Dia mengakui, secara ideal keberadaan SKPD memang harus dekat dengan wali kota maupun wakil wali kota.Kondisi ini juga terlihat di Badung, Bali. Di kota tersebut, Kantor Bupati menyatu lokasinya dengan SKPD.Kondisi itu sangat menguntungkan karena semua gerak-gerik SKPD bisa terpantau pimpinan. “Untuk Surabaya masih belum bisa. Kondisi kesejahteraan masyarakat masih banyak yang memprihatinkan,” ucap Reni. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengaku kaget mendengar usulan pembangunan Gedung DPRD dan Pemkot Surabaya. Dia mengatakan, sebagai ketua komisi yang menangani persoalan pembangunan, dia belum mendengar usulan tersebut.“Saya kokbelum mendengar ada rencana pembangunan ya.”tandasnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, seharusnya Komisi C lebih dulu mengetahui pembangunan itu. “Kalau saya belum membahas, berarti rencana itu tidak akan terealisasi. Komisi saya kan bertugas membahas itu,”tuturnya. Sementara itu,Asisten II Sekkota Muhlas Udin menyatakan, rencana untuk membangun Gedung Pemkot Surabaya sudah dilakukan sejak lama.Namun,pembangunan tidak bisa diteruskan karena wali kota belum bersedia.“Kami sudah merencanakan sejak lama. Desain sudah ada,”paparnya.

Muhlas menerangkan,kegagalan itu karena wali kota tidak bersedia semasa kepemimpinannya dilakukan pembangunan.Pasalnya, masih banyak persoalan di Surabaya. “Pak Wali tidak mau pembangunan Gedung Pemkot dilakukan pada masanya,”pungkasnya. (arief ardliyanto)

sumber : Seputar Indonesia 23 Juni 2010