Dana BLT Rp 36 Miliar Diduga Hilang

Surabaya, Kompas – Bantuan langsung tunai untuk 10.000 keluarga di Surabaya bernilai total Rp 36 miliar diduga hilang. Jatah beras keluarga miskin sebanyak 7.200 ton untuk 10.000 keluarga itu juga diduga hilang.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya Masduki Toha mengatakan, dugaan itu berdasarkan data penduduk miskin dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS). Bapemas mencatat terdapat 111.223 keluarga miskin pada 2006. Namun berdasarkan data BPS, terdapat sebanyak 121.146 keluarga miskin. Data di Bapemas lebih sedikit 10.000 keluarga,” ujarnya di Surabaya, Rabu (16/6).

Padahal, bantuan langsung tunai (BLT) dikucurkan pemerintah pusat berdasarkan data BPS. Dana itu dikelola dan didistribusikan pemerintah kota (pemkot) berdasarkan data Bapemas. “Kami mempertanyakan dana untuk 10.000 keluarga itu. Setiap keluarga mendapatkan Rp 900.000 per tahun atau Rp 9 miliar per tahun untuk 10.000 keluarga,” katanya.

Masduki khawatir, selisih itu tidak hanya terjadi pada 2006. Pihaknya masih meneliti data hingga 2009. “Kami khawatir, tahun- tahun selanjutnya tetap ada 10.000 keluarga tidak menerima BLT yang sudah dikucurkan pemerintah pusat,” ucap Toha.

Jika terjadi dalam empat tahun, nasib dana BLT sebesar Rp 36 miliar tidak jelas. Pemkot Surabaya diharapkan segera menjelaskan dugaan penyimpangan itu. “Saya dengar kejaksaan mulai menyelidiki dugaan penyimpangan ini,” katanya.

Manipulasi

Sementara Wakil Ketua Pansus Fatkur Rohman mengatakan, tidak hanya BLT yang disorot. Distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) juga harus dilihat. “Kalau 10.000 keluarga itu tidak menerima BLT, mereka bisa jadi tidak menerima raskin. Mereka tidak tercatat di Bapemas,” ujarnya.

Dengan jatah 15 kilogram (kg) per bulan, sebanyak 7.200 ton raskin tidak dibagikan. Dengan asumsi harga Rp 5.000 per kg, nilai beras itu mencapai Rp 36 miliar untuk jatah penyaluran empat tahun atau 48 bulan. “Penyimpangan ini sangat besar dan seharusnya ada penjelasan tuntas,” ucap Fatkur Rohman.

Masduki menambahkan, beberapa motif mungkin bisa menjelaskan mengapa 10.000 keluarga itu tidak masuk data Bapemas. Salah satu motif yang mungkin adalah kesengajaan untuk menunjukkan ada pengurangan orang miskin di Surabaya. “Dalam LKPJ wali kota ditunjukkan ada penurunan jumlah keluarga miskin,” tuturnya.

Akan tetapi, selisih data BPS dan Bapemas itu menunjukkan ada orang miskin tidak tertangani. Selisih itu juga bisa jadi disengaja pihak tertentu demi kepentingan pribadi. “Apa pun alasannya, kami menduga ada manipulasi data dalam persoalan ini,” katanya.

Dugaan korupsi dikarenakan dana tidak sampai kepada yang berhak, sementara di pihak lain ada orang tidak mendapatkan haknya. “Kalau satu keluarga beranggotakan minimal tiga orang, ini berarti 30.000 orang tidak mendapatkan hak mereka,” ujarnya. (RAZ)

sumber : kompas, 17 Juni 2010