Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Perubahan APBD 2010

1 September 2010

DSC_3869-531x800
Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ini terdapat beberapa kali revisi dokumen yang diserahkan pemerintah Kota kepada DPRD. Fraksi PKS menyayangkan   terkait dengan banyaknya revisi tersebut mulai dari revisi dokumen KUA -PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010, Revisi dokumen Pidato Walikota dalam rangka Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Angggaran 2010 hingga revisi dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk melakukan perbaikan secara komprehensif terkait dengan perencanaan pembangunan, agar hal tersebut diatas tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Berikut naskah lengkap Pendapat Akhir :

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang Kami hormati Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang Kami hormati Saudara Pelaksana Tugas Walikota Surabaya,

Yang Kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surabaya,

Yang Kami hormati Segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya,

Yang Kami hormati Para undangan serta rekan-rekan jurnalis media massa,

Segala puji bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berbagai limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menunaikan tugas sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta  keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari akhir.

Setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh pembahasan mulai dari Pidato Walikota dalam rangka Pengantar Penyampaian  Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, beserta seluruh lampirannya beserta segala pembahasan di Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, maka Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut :

  1. Keuangan Daerah
    1. Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ini terdapat beberapa kali revisi dokumen yang diserahkan pemerintah Kota kepada DPRD. Fraksi PKS menyayangkan   terkait dengan banyaknya revisi tersebut mulai dari revisi dokumen KUA -PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010, Revisi dokumen Pidato Walikota dalam rangka Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Angggaran 2010 hingga revisi dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk melakukan perbaikan secara komprehensif terkait dengan perencanaan pembangunan, agar hal tersebut diatas tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.
    2. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Fraksi PKS menilai, pemerintah kota belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Kedepan, Pemerintah kota harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat.
    3. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah Kota untuk memperhatikan setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat pasal 154 Permendagri No 13 Tahun 2006. Perubahan Belanja misalnya, harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang
  2. Pendapatan Daerah
    1. Fraksi PKS masih meminta dengan sangat kepada Pemerintah Kota, untuk membuat, menyusun dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap dan di-update setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa-masa yang akan datang.
    2. Fraksi PKS menyayangkan perkiraan pendapatan daerah yang berasal dari RSUD Bhakti Darma Husada, sebesar 2 Milyar Rupiah. Padahal, angka tersebut dicapai dengan asumsi rumah sakit tersebut telah dibuka sejak September tahun 2009 lalu. Namun, sampai hari ini, Rumah Sakit di Surabaya Barat tersebut masih belum memiliki Perda tersendiri yang menjadi landasan dalam pencanangan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Bukankah, setiap perubahan anggaran dalam Perubahan APBD, khususnya perubahan Pendapatan, harus memiliki landasan hukum.
    3. Terkait dengan Pajak Reklame, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota, yang telah berhasil meningkatkan realisasi target pendapatan daerah dari pajak reklame di tahun sebelumnya. Namun, Fraksi PKS menilai, Bagusnya pencapaian pendapatan dari reklame tersebut harus terus ditingkatkan dengan melakukan pembenahan terutama dalam hal ketersediaan data reklame di Kota Surabaya, sehingga bisa lebih ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang.
    4. Terkait dengan penambahan Pendapatan lain-lain yang berasal dari Pendapatan Jambong Reklame sebesar 7 milyar 39 juta 198 ribu 390 rupiah, Fraksi PKS menilai, pemerintah kota perlu untuk meningkatkan kapasitas dan SDM dari perangkat daerah yang terkait dengan reklame, termasuk didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja, agar komitmen dalam melaksanakan aturan yang ada, salah satunya Perwali no. 85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Disisi lain, berdasarkan Lampiran Buku III, LHP BPK RI Tahun 2009, disebutkan, penatausahaan Jaminan Bongkar Reklame ternyata tidak didukung dengan data yang valid. Kedepan Pemerintah Kota perlu menindaklanjutinya dengan memperbaiki data yang ada.  Meskipun demikian, Fraksi PKS menilai, kebijakan menaikkan Pendapatan Lain-lain dari Jaminan Bongkar Reklame tersebut, semoga bukan termasuk indikasi pembenaran terhadap carut marutnya penataan reklame yang merusak wajah Kota Surabaya.
  3. Belanja Daerah
    1. Terkait dengan penambahan belanja pembebasan tanah untuk PT. IGLAS sebesar 13 milyar 81 juta 660 ribu 500 rupiah,  dalam rangka pengerjaan proyek Sisi barat Frontage Road, Fraksi PKS menilai Pemerintah Kota harus tetap memberikan prioritas pada pembangunan Sisi Timur Frontage Road. Karena secara fisik, pembebasan tanah dan pembangunan sisi Timur masih belum selesai.  Sedangkan untuk pembebasan tanah di sekitar Giant yang berada disisi Jl Ahmad Yani dengan anggaran 6 milyar 898 juta 400 ribu rupiah,Fraksi PKS menilai, Pemerintah Kota  perlu melakukan pengakajian ulang tentang titik tolak pengukuran tanah disana.
    2. Terkait dengan penambahan belanja untuk operasional Stadion Gelora Bung Tomo atau SSC, sebesar 643 juta rupiah, Fraksi PKS menilai, pengelolaan SSC harus diwujudkan dalam satu perangkat organisasi yang jelas. Hal ini diperlukan, karena untuk mengelola SSC yang pembangunannya menghabiskan dana ratusan milyar, diperlukan perangkat organisasi yang jelas agar lebih bermanfaat buat kepentingan warga Surabaya.
    3. Terkait dengan penambahan belanja untuk pengadaan Software Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebesar 476 juta 840 ribu rupiah, dan kelengkapan PBB sebesar   1 milyar 186 juta 325 ribu 362 rupiah, Fraksi PKS memberi catatan khusus, agar dalam pengadaannya, harus disertai dengan perencanan teknis yang benar, mulai dari Feasibility Study sampai Detail Engineering Design atau DED.
    4. Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap penambahan belanja Jamkesmas Non Kuota sebesar 10 milyar rupiah yang ditujukan untuk pengobatan warga miskin, termasuk didalamnya pengobatan atas penyakit yang dianggap parah dan membutuhkan operasi seperti gagal ginjal, kanker dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang sangat besar.  Fraksi PKS menilai, kebijakan ini perlu diinformasikan secara luas ke masyarakat. Pengawalan dan monitoring perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme  yang ada.
    5. Fraksi PKS menyayangkan atas pengurangan belanja pembangunan sekolah, khususnya yang terjadi di pembangunan SDN 1 Margorejo, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 24. Sungguh sangat disayangkan, manakala masih ada sekolah yang butuh segera untuk diselesaikan permasalahan pembangunan gedungnya, namun kebijakan Perubahan APBD justru mengurangi belanja untuk hal ini sehingga berdampak kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. Khusus untuk SDN 1 Margorejo, FPKS meminta Pemerintah Kota bersungguh-sungguh dalam penyelesaian pembebasan tanah dalam rangka pembangunan sekolah.

    4. Lain-lain

    1. Karena sisa tahun 2010 ini adalah masa transisi dari pergantian Kepemimpinan Walikota, Fraksi PKS mengingatkan segenap jajaran pemerintah Kota untuk senantiasa menjaga komitmen terhadap perencanaan pembangunan dan  pelaksanaan target-target yang dicanangkan dalam Perubahan APBD ini, agar terus berjalan sesuai sampai akhir tahun anggaran. Fraksi PKS juga berharap agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pencapaian target-target yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2005-2010.

Saudara Pelaksana Tugas Walikota,Saudara Pimpinan dan Hadirin sekalian,

Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan diatas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010,  FPKS  Dapat Menerima Dengan Syarat, Seluruh Catatan tersebut diatas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun khusus untuk penambahan anggaran belanja pembayaran utang atau kewajiban Pemerintah Kota kepada PT Unicomindo sebesar 3 Milyar 336 juta 339 ribu 500 rupiah, FPKS Menyatakan Tidak Bisa Menerima.

Demikian Pendapat Akhir  Fraksi PKS terhadap  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010.  Terima kasih atas segala perhatian dari hadirin Sidang Paripurna, serta Saudara Walikota dengan segenap jajaran Pemerintah Kota. Kurang lebihnya kami haturkan permohonan maaf. Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Surabaya, 1 September 2010

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

DPRD Kota Surabaya

FATKUR ROHMAN, ST.MT.

Ketua Sekaligus Juru Bicara

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree