DPRD Akui Skenario Pemakzulan, FPKS Tidak Sepakat Interpelasi

Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana akhirnya mengakui munculnya skenario impeachment atau pemakzulan di balik desakan interpelasi atas kebijakan wali kota menaikkan pajak reklame.

Menurutnya, impeachment dilakukan jika pascainterpelasi wali kota tetap bersikukuh dengan kebijakannya. “Wali kota sudah melanggar UU 28/2009, kalau tetap ngotot bisa saja di impeachment,” ujarnya, Kamis (25/11).

Namun, Wisnu menolak jika hal itu sebagai aksi balas dendam atas kekalahannya di pilwali. “Wisnu Wardhana tidak ada balas dendam, harap dicatat itu. Kalau ini ada nuansa politis ya memang benar, dewan kan lembaga politik,” ujarnya.

Ia optimistis interpelasi yang akan dipresentasikan di paripurna, Senin (29/11), bakal terwujud karena didukung lima fraksi dari tujuh fraksi yang ada.

Ia juga memastikan tidak akan tergiur lobi-lobi politik yang dilakukan FPDIP. “Wali kota sudah salah, sampai kapan pun saya tak akan membenarkan kesalahan itu,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH menilai biasa hak interpelasi yang diwacanakan dewan.

“Kan biasa saja dalam dinamika komunikasi antara DPRD dan wali kota seperti itu. Memang hak angket, interpelasi itu diakomodir aturan. Saya memandang bukan luar biasa,” katanya usai mengikuti rapat paripurna di dewan. Terkait skenario impeachment, Bambang yakin tak akan terwujud.

Sementara itu, Fraksi PDIP dipastikan tidak berjuang sendiri menanggapi desakan interpelasi karena Fraksi PKS berada di belakangnya.

Ketua FPKS Fatkur Rohman mengatakan, fraksinya tak akan menyetujui interpelasi tanpa ada kajian dampak kenaikan pajak reklame bagi masyarakat luas.

“Harus dipahami interpelasi itu dilakukan jika ada keresahan masyarakat luas. Kami sudah melakukan jaring aspirasi masyarakat, dan ternyata banyak masyarakat tidak berdampak atas kenaikan pajak reklame ini,” terangnya.

Menurut Fatur kenaikan pajak ini tak akan memengaruhi harga-harga kebutuhan seperti yang dikhawatirkan sejumlah pemrakarsa interpelasi.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Surabaya Ahmad Suyanto mengatakan, impeachment hanya bisa dilakukan jika ada kajian politis dan yuridis. Sementara interpelasi yang digagas dewan saat ini tanpa kajian itu. Apalagi, pengajuannya juga tidak legitimate karena tidak masuk agenda badan musyawarah. “Ini cuma angger usul saja,” tukasnya.nuus

sumber ; Surya, 27 Nopember 2010 diolah