Pemandangan Umum Fraksi PKS atas Perubahan APBD 2011

16 Desember 2011

Reni Astuti S.Si

Fraksi PKS memandang bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya seharusnya tidak hanya sebatas fungsi administrasi belaka tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dari APBD. Jika hanya mengedepankan fungsi administrasi belaka maka Perubahan APBD Kota Surabaya hanya akan sekedar memenuhi kesesuaian fungsi administrasi pemerintahan dan legalitas semata sehingga fungsi ekonomi menjadi terabaikan.

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Washsholatu wassalamu ‘ala asrofil anbiya’i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Wa’ala alihi washohbihi ajmain
Amma ba’du

Yang kami hormati
Sdr. Pimpinan DPRD Kota Surabaya
Sdri. Walikota
Sdr. Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya
Rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya
Rekan-rekan jurnalis
Serta seluruh warga kota Surabaya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rencana keuangan daerah yang mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah. Sehingga APBD menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Ada dua fungsi APBD bagi pemerintah daerah yaitu fungsi administrasi dan fungsi ekonomi. Fungsi administrasi dari APBD terkait dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan sebagai instrumen penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan fungsi ekonomi APBD adalah sebagai fungsi alokasi sumber daya, distribusi sumber daya, dan stabilisasi perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PKS memandang bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya seharusnya tidak hanya sebatas fungsi administrasi belaka tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dari APBD. Jika hanya mengedepankan fungsi administrasi belaka maka Perubahan APBD Kota Surabaya hanya akan sekedar memenuhi kesesuaian fungsi administrasi pemerintahan dan legalitas semata sehingga fungsi ekonomi menjadi terabaikan. Oleh karena itu Fraksi PKS berupaya dalam Perubahan APBD Kota Surabaya jangan sampai menyebabkan terjadinya perubahan prioritas kebijakan umum pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan pertama kali dalam penyusunan APBD Kota Surabaya yang disebabkan terlalu mengedepankan fungsi administrasi belaka.

Pada awal penyusunan APBD, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan 6 arah kebijakan umum antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah;
2. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
3. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
4. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
5. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas (dedicated program);
6. Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai non Guru yang akan mempengaruhi perilaku pegawai dalam bekerja dengan menerapkan sistem manajemen kinerja.

Pemerintah Kota Surabaya juga telah menetapkan 6 prioritas pembangunan Kota Surabaya selama tahun 2011 yang antara lain:
1. Pemerataan pembangunan dan pemantapan infrastruktur
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja
6. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2011 yang disampaikan oleh Walikota menyebutkan 3 alasan dasar perubahan APBD Kota Surabaya yaitu:
1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perubahan APBD Kota Surabaya secara umum terjadi karena faktor ekonomi dan faktor administrasi. Faktor ekonomi disebabkan terjadi perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6,7% menjadi 7,5%, dan angka inflasi Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 5,5% – 6,5%. Kondisi ekonomi yang membaik tersebut menyebabkan kenaikan dari sisi pendapatan sebesar 5,16% dari asumsi awal. Kenaikan tersebut perlu mendapatkan apresiasi meskipun jika dibandingkan dengan tingkat inflasi kenaikan tersebut masih cukup rendah.

Sedangkan Faktor administrasi, dalam pandangan Fraksi PKS, merupakan faktor yang muncul dari internal pemerintah kota sendiri yang disebabkan oleh ketimpangan kinerja dan daya serap anggaran diantara unit organisasi pemerintah Kota Surabaya. Ketimpangan kinerja dan daya serap anggaran diantara unit organisasi pemerintah kota Surabaya mendorong terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi. Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 menyebutkan bahwa sampai dengan triwulan III tahun 2011 belanja daerah yang terealisasi baru mencapai 41,35% Kondisi tersebut menunjukkan kekurang cermatan beberapa unit organisasi pemerintah kota dalam perencanaan anggaran dan kegiatan sehingga menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi menjelang akhir tahun anggaran 2011. Mengapa hal demikian masih saja terjadi? Mohon penjelasan Saudari Walikota.

Perubahan APBD tahun 2011 karena faktor administrasi tersebut, juga jangan sampai menyebabkan terjadinya perubahan prioritas anggaran pembangunan Kota Surabaya yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Surabaya pada awal tahun 2011. Mohon tanggapan Saudari Walikota.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 menyebutkan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 2,53%. Disebutkan bahwa salah satu penyebab penurunan tersebut adalah adanya program pembebasan pungutan retribusi penggantian biaya KTP, KK, dan Akta Kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen dalam peningkatan pelayanan publik. Namun di sisi lain dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 juga menyebutkan terjadi kenaikan pendapatan dari SKPD Dinas Kesehatan sebesar 49,32% dibandingkan dengan sebelum perubahan. Kenaikan pendapatan tersebut menjadi agak kurang sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Fraksi PKS menilai, seharusnya pendapatan dari bidang kesehatan terutama dari retribusi pelayanan kesehatan masyarakat harus dikurangi dari tahun ke tahun karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi warga kota Surabaya. Mohon perhatian Saudari Walikota.

Fraksi PKS juga melihat beberapa mata anggaran dalam pengadaan alat-alat kesehatan juga mengalami pengurangan dalam anggarannya. Pengurangan tersebut secara tidak langsung akan mengurangi ketercapaian prioritas pembangunan dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Mohon kiranya Saudari Walikota dapat menjelaskan.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surabaya tahun anggaran 2011. Semoga Saudari Walikota dapat menindaklanjuti dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 14 November 2011
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Surabaya

Fatkur Rohman ST, MT. Reni Astuti, S.Si
Ketua Juru Bicara

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree