Pemkot Sby Harus Tegas Tertibkan Minimarket

25 April 2012

Keberadaan minimarket yang bak jamur di musim hujan, benar-benar meresahkan keberadaan toko atau pasar tradisional. Hal ini pun tetap menjadi sorotan Komisi B yang membidangi Ekonomi.

Minimarket itu justru membuat terpuruk sejumlah toko dan pasar tradisional di sekitarnya. Untuk itu, agar hal ini tak berlangsung lama dan tak menghilangkan keberadaan toko dan pasar tradisional, sudah saatnya regulasi untuk membatasi dan menertibkan minimarket itu, dibuat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Tri Setiyo Puruhito menegaskan, dengan kondisi yang ada, toko milik warga yang sudah ada di suatu wilayah, selalu kalah bersaing dengan keberadaan toko moderen (minimarket). Minimarket yang menjamur itu memiliki jaringan dan modal yang kuat.

“Sudah saatnya kita harus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemkot Surabaya semestinya menerapkan aturan yang tegas agar keberlangsungan toko maupun pasar tradisional tetap terlindungi. Misalnya aturan itu terkait pengaturan jarak minimarket dengan toko atau pasar tradisional. Bisa juga membuat aturan untuk melindungi usaha kecil dengan melakukan pola kerjasama antara pelaku UKM dengan toko modern,” papar Tri.

Minimarket yang ada bisa diberi kewajiban menampung hasil usaha kecil dan menengah (UKM) di Surabaya. Sehingga masalah UKM tak melulu menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya. Perlu melibatkan pengusaha untuk membangkitkan iklim UKM.

“Memang ada aturan terkait minimarket seperti aturan tentang izin usaha toko modern. Namun aturan itu hanya terkesan sebagai formalitas saja. Buktinya, tetap saja banyak toko moderen yang tak tertib, berdiri dengan melanggar aturan. Bahkan tak ada tindakan sama sekali. Dari sekitar 340 minimarket yang berdiri di Surabaya , lebih dari 200 minimarket belum mengantongi izin operasional,” ujar Tri.

Oleh: Windhi Ariesman – Editor: Vivi Irmawati (CENTROONE.com)

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree