Pemkot Tak Realisasi Proyek Satupun

25 April 2012

Memasuki akhir tri wulan pertama tahun anggaran 2012, Pemkot Surabaya sama sekali tidak melaksanakan pembangunan beberapa proyek fasilitas pelayanan publik. Komisi  C DPRD Surabaya mempertanyakan keseriusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) sebagai SKPD pelaksana pembangunan proyek dalam menjalankan program yang menjadi tanggun jawabnya.
Dari data Komisi C, ternyata SKPD yang dipimpin  Agus  Imam Sonhaji ini  belum  menyerap serupiahpun   anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan proyek fisik.  Pencapaian kinerja seperti ini membuat gerah sekaligus memantik reaksi komisi yang  membidangi pembangunan itu.
“Hingga berlalunya triwulan pertama 2012, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang belum sedikitpun menyerap belanja pembangunan yang dialokasikan buat SKPD-nya,” kata anggota Komisi C Reni Astuti, kemarin.
Menurut Reni, dari data komisi menunjukan terdapat pekerjaan senilai Rp359.738.020.980 yang belum dilaksanakan sama sekali hingga akhir triwulan ini. Padahal, seharusnya dari total nilai proyek itu sudah harus berjalan.
Menurut dia, terdapat  banyak tanggungan pekerjaan fisik yang sebenarnya harus sudah dikerjakan DCKTR mulai awal tahun ini. Di antaranya, bangunan puskesmas, fasilitas gedung pemkot, sarana pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan gedung sekolahan.
“Jangan sampai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kembali mengulangi kesalahan terkait minimnya penyerapan anggaran. Tahun 2011 lalu, dinas ini sebatas mampu menyerap sekitar 45 persen anggaran yang tersedia. Supaya tidak terulang, kami mendorong dinas terkait untuk meningkatkan kinerja,” papar politisi PKS ini.
Reni minta proyek pekerjaan yang sudah ditetapkan pemenang lelangnya sebaiknya segera dikerjakan. Selain itu, ada skala prioritas dalam pengerjaannya. Utamanya bangunan sekolahan.
Selama 2010 dan 2011 lalu, banyak proyek perbaikan maupun pembangunan gedung baru sekolahan yang mandeg, berujung mangkrak. Contohnya, bangunan gedung SDN Sawunggaling IV dan SMP Negeri 29.
“Bangunan sekolahan harus diutamakan. Jangan pembangunan kantor kelurahan, kecamatan yang didahulukan,” ingatnya.
Mendahulukan proyek sekolahan, kata Reni, harusnya lebih mudah. Tinggal memindahkan proses belajar mengajar dan membongkar atau meneruskan proyek yang sempat mangkrak.  “Jika ada manajemen dalam pelaksanaan proyek, sebenarnya masalah yang ada bisa diselesaikan,” pungkas politisi berjilbab ini. [gat] (harian BHIRAWA)

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree