‘Api Dalam Sekam’ Klasifikasi SKPD Basah dan Kering

1 Mei 2012

Kekhawatiran munculnya klasifikasi SKPD basah dan kering terkait insentif pajak dan retribusi daerah diakui oleh legislatif sebagai api dalam sekam. Wakil Ketua komisi B–bidang keuangan, Tri Setijo Puruwito mengakui adanya insentif bagai SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah bakal memunculkan klasifikasi SKPD basah dan SKPD kering.
Kondisi ini bakal memunculkan saling iri antar pejabat dan PNS di pemkot Surabaya. “Niatnya ketentuan insentif ini untuk meningkatkan kinerja, namun bisa menjadi api dalam sekam jika dilihat dari sisi SKPD basah dan kering,” ujar Tri, Rabu (11/4).
Klasifikasi ini, lanjut Tri, diperkuat karena tidak banyaknya SKPD yang berhak menarik retribusi dan pajak. Ada SKPD yang sebelumnya memiliki tugas menarik retribusi dengan banyak item tiba-tiba tidak memiliki kewenangan sama sekali.
Beberapa SKPD yang sama sekali tidak punya kewenangan menarik retribusi dan pajak antaranya Dinas Sosial, Bapemas KB, Dinas Pendidikan bahkan Dinas PU Bina Marga. Sementara Dinas perindustrian dan Perdagangan yang sebelumnya memiliki kewenangan retribusi yang cukup besar saat ini hanya memiliki satu pos retribusi yaitu retribusi tera ulang.
Potensi saling iri juga akan terjadi antara Dinas perhubungan dan Dinas Pendapatan daerah. Menurut Tri Setyo, saat ini Dinas perhubungan hanya mendapatkan kewenangan di retribusi pajak insedentil, sementara pajak Parkir ada di Dispenda.
“Dishub harus bekerja keras menarik retribusi parkir di jalan-jalan, sementara pajak parkir yang tinggal setor dari pengelola harus masuk melalui Dispenda,” terangnya. Menurut Tri, untuk menangani hal ini perlu kebijakan wali kota untuk menjaga profesionalisme antar pejabat dan PNS di lingkungannya.”Wali kota harus mengerti keadaan ini, jangan sampai menjadikan PNS tidak profesional dalam bekerja,” terangnya.
Memang berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ada insentif bagi PNS dan pejabat yang berkaitan dengan penarikan retribusi dan pajak daerah. Dan berdasarkan  Peraturan pemerintah(PP) no 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan  Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah, insentif diberikan berdasarkan capaian target perolehan pajak dan dibayarkan setiap tri wulan tahun anggaran.
Pada PP 69/2010 juga disebutkan  yang berhak mendapatkan insentif pajak dan retribusi daerah secara proporsional ada  lima pihak yaitu tiga diantaranya adalah pejabat tingkat tinggi daerah. Pihak-pihak penerima itu adalah pejabat dan pegawai instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab keuangan daerah, Sekretrais daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut PBB di tingkat kecamatan/desa/ kelurahan dalam hal ini camat dan kepala desa/kelurahan serta petugas lain yang diberikan tugas instansi pemungut pajak, dan terakhir adalah pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan. [gat]

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree