Kemendagri Tolak Permohonan Dispensasi Surabaya

1 Mei 2012

Usaha Pemkot Surabaya untuk meminta dispensasi terkait batas akhir layanan e-KTP akhirnya mendapat jawaban yang kurang menyenangkan. Kemarin (25/4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Suharto Wardoyo mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dapat mengabulkan permintaan Pemkot Surabaya terkait permohonan dispensasi batas waktu pendataan e-KTP. Hal itu disebabkan karena alat-alat layanan e-KTP akan segera digunakan untuk kabupaten/ kota lain.
Permohonan dispensasi tersebut adalah permohonan dispensasi yang kedua. Sebelumnya pemkot telah mengajukan dispensasi dan disetujui oleh Kemendagri. Dispensasi dari Kemendagri tersebut berupa perpanjangan batas waktu selama 4 bulan.
”Batas akhirnya itu sebenarnya 31 Desember lalu, tapi pihak Kemendagri memberikan dispensasi selama empat bulan hingga 30 April ini. Hal ini karena alat yang kita gunakan untuk melayani e-KTP masih sangat terbatas,” ungkap pria yang akrab disapa dengan panggilan Anang tersebut.
Jawaban penolakan ini telah disampaikan Kepala Sub Bidang Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Joko Mursito ketika datang ke Dispendukcapil Surabaya.
Ketika batas waktu yang telah ditentukan oleh Kemendagri tersebut habis (30 April 2012), pihak Kemendagri akan mengambil kembali sebagian alat-alat yang telah dipinjamkan kepada Pemkot Surabaya. Pengambilan sebagian alat-alat tersebut hanya akan menyisakan dua alat per kecamatan seperti semula.
Sementara itu kalangan legislatif menyayangkan ditolaknya permintaan perpanjangan masa pengurusan e-KTP Pemkot Surabaya oleh Kemendagri. Menurut anggota Fraksi PKS, Tri Setijo Puruwito, pemerintah pusat seharusnya memperhitungkan jumlah fasilitas yang diberikan ke daerah  dengan target waktu yang ditentukan.
Menurut Tri Setijo, jika dihitung dengan perhitungan matematis sederhana, tidak mungkin waktu satu bulan cukup untuk memproses e-KTP masyarakat Surabaya. Tri mengatakan jika tiap kecamatan dijatah fasitlitas e-KTP sebanyak tiga unit, maka diperkirakan tiap hari mampu melayani sekitar 500 orang.
“Dengan perhitungan ini, waktu satu bulan rata-rata tiap kecamatan hanya mampu melayani sekitar 15 ribu orang atau dengan jumlah kecamatan 62 maka satu bulan hanya mampu sekitar 930 ribu KTP.  Jika wajib KTP 1.876.395 jiwa, kan masih kurang banyak,” terang Tri, kemarin.
Dengan berdasarkan perhitungan matematis, lanjut Tri, seharusnya jauh hari pemkot maupun Kemendagri bisa memperhitungkan berapa lama  idealnya  memperoses e-KTP ini. “Perhitungan matematis sederhana saja bisa diperkirakan makan waktu dua sampai tiga bulan di Surabaya, mestinya bisa diantisipasi dengan menambah jumlah alat atau lokasi pelayanan jauh-jauh hari,” tegas Tri.
Namun demikian, kataTri setyo,  kewenangan e-KTP ada pada pemerintah pusat, sementar pemkot hanya pelaksana, tidak ada yang bisa dilakukan selain berusaha sekuat tenaga agar per 30 April semua masyarakat wajib KTP telah tuntas diproses.
“Jadi kami juga memohon agar masyarakat pro aktif untuk mendatangi lokasi-lokasi pelayanan e-KTP terdekat atau silahkan langsung ke balai kota,” tandas dia.
Sementara itu, untuk mengejar target e-KTP yang tinggal 5 hari lagi, Dispendukcapil akan terus berusaha dengan berbagai upaya-upaya percepatan. Antara lain, penambahan alat-alat yang semula hanya ada di kecamatan, kini  ditambah hingga kelurahan dan balai RW. Kemudian penambahan layanan di Balai Kota, layanan jemput warga dari kelurahan ke Balai Kota serta layanan e-KTP 24 Jam.
”Yang jelas dalam sisa waktu selama lima hari ini kita akan terus memaksimalkan usaha untuk mencapai target perolehan e-KTP dengan memaksimalkan semua fungsi alat yang ada,” Jelas Anang.
Hingga saat ini (data per 24 April) Dispendukcapil mencatat telah melakukan pendataan e-KTP sebanyak 1.331.684 atau sekitar 71% dari target kota Surabaya sebesar 1.876.395. ”Mudah-mudahan hari ini (25/4) sudah bisa mencapai angka 1.400.000,” jelas Anang. [tam.gat]

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree