Pemandangan Umum FPKS terhadap Raperda Pelaksanaan APBD 2011

19 Juni 2012

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media komunikasi pemerintah kota kepada publik sebagai wujud transparansi informasi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good goverment governance (GGG), tata kelola pemerintahan yang baik.

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang Kami hormati Saudara Pimpinan,
Yang Kami hormati Saudari Walikota Surabaya,
Yang Kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surabaya,
Yang Kami hormati Segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya,
Yang Kami hormati para undangan serta rekan-rekan jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul ‘Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari akhir.
Sebelum kami membacakan pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, dan apresiasi yang besar, kepada Pemerintah Kota Surabaya, dibawah kepemimpinan Saudari Walikota dan Saudara Wakil Walikota yang telah melaksanakan pembangunan di Kota Surabaya selama tahun 2011.
Dalam kesempatan ini pula, Fraksi PKS juga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap berbagai penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota, khususnya selama tahun 2011 sampai tahun 2012 yang tentunya sebagian penilaian dari aneka penghargaan tersebut merupakan kinerja Pemerintah Kota melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011. Semoga penghargaan yang diterima tersebut, menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya dimiliki oleh aparatur pemerintah kota saja, tapi juga dimiliki oleh segenap warga Kota Surabaya.
Selanjutnya, setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh dokumen yang diserahkan Pemerintah Kota, mulai dari Pidato Walikota dalam rangka Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, beserta seluruh lampirannya, izinkan kami menyampaikan pemandangan umum terhadap  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media komunikasi pemerintah kota kepada publik sebagai wujud transparansi informasi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good goverment governance (GGG), tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan media evaluasi untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai media evaluasi kinerja tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keduanya merupakan satu kesatuan. APBD merupakan media perencanaan, panduan pelaksanaan kegiatan, dan media evaluasi yang penyusunannya salah satunya harus di dasarkan pada laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi dari gambaran realitas bagaimana pengelolaan pemerintah oleh Walikota bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang berada dalam kepemimpinannya. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencerminkan bagaimana efisiensi dan efektifitas penggunaan dana untuk pencapaian misi dan visi Kota Surabaya. Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan cerminan bagaimana pengelolaan dan pengawasan aset-aset pemerintah untuk dioptimalkan bagi kepentingan rakyat dan pembangunan kota. Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan gambaran kinerja pemerintah pada umumnya dan kinerja masing-masing SKPD pada khususnya.

Saudari Walikota, Saudara Pimpinan, Hadirin yang terhormat,
Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya selalu mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Walikota Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi pemerintahan Kota Surabaya agar di masa yang akan datang laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya lebih baik daripada saat ini. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan bagaimana profesionalitas pengelolaan sumber daya pemerintahan Kota oleh Walikota beserta SKPD dibawahnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GGG).
Fraksi PKS memandang bahwa dengan opini BPK Wajar dengan Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2011 menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam hal sistem pengendalian intern yang kurang baik, dan ketidaksesuaian tata kelola aset dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Kedua masalah tersebut tidak hanya permasalahan legal formal semata tetapi juga menyangkut masalah substantif ekonomi, yaitu kedua masalah tersebut akan menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah kota.Mohon tanggapan Saudari Walikota!

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern, Fraksi PKS memandang ada 3 permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian negara sehingga harus mendapatkan perhatian Walikota yaitu:
1.     Pendapatan lain-lain dan belanja barang/jasa belum menggambarkan substansi sebenarnya di RSUD dr. M. Soewandhie, yaitu pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin (maskin) yang diukur sebesar tarif pelayanaan kesehatan bukan berdasarkan pengeluaran riil. Pengeluaran pelayanan kesehatan maskin yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai 18milyar 330 juta 967 ribu 965 rupiah, sedangkan total belanja riil sebesar 15 milyar 77 juta 767 ribu 965 rupiah, sehingga ada selisih lebih 3 Milyar 253 juta 200 ribu rupiah.
2.     Persediaan obat pada Dinas Kesehatan yang melebihi kebutuhan, bagi Fraksi PKS permasalahan ini bukan saja menunjukkan buruknya manajemen persediaan obat di Dinas Kesehatan tetapi juga dapat beresiko pelayanan kesehatan yang buruk akibat banyaknya obat yang kadaluarsa. Buruknya manajemen pesediaan obat tersebut juga menyebabkan ketidakefisienan dana pemerintah.
3.     Pihak ketiga belum menyelesaikan dan menyerahkan sertifikat tanah pengganti atas nama pemerintah Kota Surabaya dalam proses Ruislag Tanah Bekas Kas Desa dengan UD AJ dan PT GMS yang sudah lebih dari 7 tahun harus mendapat perhatian dari Walikota, karena hal tersebut menyangkut masalah penyelematan aset Pemerintah Kota Surabaya.

Mohon penjelasan Saudari Walikota!

Berikutnya Fraksi PKS juga memandang perlu Saudari Walikota untuk segera menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, terutama 2 temuan yaitu :
1.     Proses pencairan anggaran belanja modal untuk pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran 52 meter
2.     Pelaksanaan pekerjaan pengurugan tanah untuk pemadatan pembangunan Rusun Romokalisari dan Gedung Type B SMP Negeri 48 tahun anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan kontrak.
Mohon tanggapan dan penjelasan Saudari Walikota!

Saudari Walikota, Saudara Pimpinan, Hadirin yang budiman,
Di sisi lain, pada aspek evaluasi kinerja, Fraksi PKS memandang bahwa perlu adanya perbaikan kinerja SKPD dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2011 yang telah diaudit oleh BPK menunjukkan baik dari sisi pencapaian target anggaran pendapatan, maupun dari target realisasi anggaran, belum mencapai target yang direncanakan dalam APBD Kota Surabaya Tahun 2011. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 hanya terealisasi sebesar 88,17% saja. Kondisi tersebut merupakan sebuah anomali yang patut menjadi perhatian Walikota, karena dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2011 7,52%, dan merupakan pertumbuhan kota dan kabupaten tertinggi di Jawa Timur, ternyata tidak dapat merealisasikan target PAD tahun 2011. Berdasarkan laporan dari BPK RI tentang kendala-kendala tidak tercapainya PAD Kota Surabaya tahun 2011, Fraksi PKS menyimpulkan bahwa tidak tercapainya PAD Kota Surabaya tahun 2011 karena 3 faktor yaitu :
1.     Rendahnya kualitas sistem pengendalian intern pemerintah kota Surabaya dalam sektor penerimaan PAD sehingga memunculkan potensi tidak dapat diperolehnya PAD secara maksimal
2.     Rendahnya daya inovasi dan kreativitas dari SKPD dalam menggali dan merealisasikan target PAD
3.     Rendahnya pengawasan di lapangan, sehingga menyebabkan potensi-potensi PAD tidak dapat digali secara maksimal.

Mohon penjelasan Saudari Walikota!

Selanjutnya pada aspek belanja, menunjukkan bahwa target serapan anggaran tahun 2011 hanya sebesar 64,2%. Rendahnya daya serap tersebut bisa terjadi dua kemungkinan yaitu terjadi efisiensi biaya, atau ketidakmampuan SKPD dalam menyerap anggaran. Fraksi PKS memandang ada beberapa SKPD yang memang dapat melakukan efisiensi biaya sehingga daya serapnya tidak sesuai dengan target, tetapi ada SKPD yang memang belum bekerja secara optimal atau memang SKPD yang bersangkutan terjadi salah perencanaan sehingga tidak dapat menyerap anggaran dengan  baik. Fraksi PKS mencatat ada 13 program yang tidak dapat menyerap anggaran dengan baik, dimana daya serap anggarannya kurang dari 50%. Fraksi PKS memandang bahwa ke-13 program tersebut merupakan program penting yang berdampak langsung dengan masyarakat tetapi capaiannya kurang dari 50%. Sebagai contoh Program Pengendalian Banjir yang serapannya 39%. Jika kita melihat capaian indikator kinerja program ini mencapai lebih dari 100%, yang direpresentasikan dengan luas genangan yang turun, lama genangan yang turun, dan titik genangan yang juga turun. Dengan fakta seperti ini, apakah  telah terjadi efisiensi anggaran?Mohon jawaban Saudari Walikota.
Contoh lainnya, kita temukan pada serapan Dinas Pertanian yang hanya 40,13%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Surabaya 0,08%, dengan pertumbuhan minus 5,97%. Sementara capaian indikator kinerja untuk program peningkatan kesejahteraan petani mencapai 118,36%. Apakah rendahnya pertumbuhan ini karena kecilnya serapan anggaran? Mohon penjelasan Saudari Walikota!

Saudari Walikota, Saudara Pimpinan, Hadirin yang berbahagia,
Demikian seluruh Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011.  Terima kasih atas segala jawaban dan perhatian dari Saudara Walikota dan segenap jajaran Pemerintah Kota. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Surabaya, 18 Juni2012
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Surabaya

Kirim Komentar


Spam Protection by WP-SpamFree