Razia PSK Jangan Asal Dipulangkan

RADAR – Rencana pemkot merazia pekerja seks komersial (PSK) selepas lebaran guna mengantisipasi pendatang baru tanpa keahlian memadai tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari legislatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya memandang pemkot belum menerapkan penanganan secara menyeluruh atas masalah ini. Sebab, razia yang dilaksanakan saat ini masih sebatas sebagai upaya mencegah urbanisasi.

Ketua FPKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, perlu penanganan secara integral untuk mengatasi masalah penyandang kesejahteraan sosial tersebut. “Upaya pemkot itu patut diapresiasi, tapi jangan hanya didekati dari kacamata kependudukan saja,” ucapnya. Artinya, penanganan yang dilakukan jangan hanya memulangkan mereka yang tak memiliki KTP Surabaya. Namun, perlu penanganan yang integral yang diharapkan menjadi solusi atas keberadaan PSK di kota besar. Sebab, kata Faktur yang diplot FPKS akan menjadi anggota Komisi D, lonjakan jumlah PSK setiap tahun tidak hanya karena tekanan ekonomi.

Tapi, ada juga yang disebabkan karena problem keluarga, lingkungan, atau terjebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Karena itu, penyelesaiannya harus dipilah-pilah biar hasilnya tepat,” terangnya.

Selain itu, dalam kacamatanya, penanganan masalah PSK tidak bisa hanya dilakukan satu kabupaten/kota tertentu. Penyelesaian masalah ini harus terpadu antarasatu daerah dengan daerah lain. (jee)

sumber : Radar 28 September 2009