Pemandangan Umum FPKS terhadap RAPBD 2010

Penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada tahun ini sangat penting dalam pembangunan kota Surabaya. Hal ini terkait dengan tahun 2010 adalah tahun terakhir pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-20010. fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang, seharusnya dalam paparan nota keuangan dan RAPBD 2010 ini juga harus memperhatikan indikator RPJMD. Mohon walikota berserta jajaran eksekutif dapat menjelaskan pencapaian indikator RPJMD 2006-2010 dan hubungannya dengan RAPBD 2010, sehingga kita semua dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada periode yang akan datang, jika kebersamaan meliputi kita semua.

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

TERHADAP
NOTA KEUANGAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Wa bihi nasta’inu ‘ala umuriddun ya waddin. Washsholatu wassalamu ‘ala asrofil anbiya’i wal mursalin.
Sayyidina Muhammadin Wa’ala alihi washohbihi ajmain
Amma ba’du

Yang kami hormati
Sdr. Pimpinan DPRD Kota Surabaya
Sdr. Walikota
Sdr. Wakil Walikota
Sdr. Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya
Rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya
Rekan-rekan jurnalis
Serta seluruh warga kota Surabaya

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, atas berkat dan rahmat-Nya, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bisa hadir dan berdiri membuka mimbar parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Setelah sebelumnya pada periode lalu, masih bergabung dalam Fraksi Demokrat Keadilan. Kami berharap keberadaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bisa membawa perbaikan dan mendinamisasi DPRD Kota Surabaya khususnya, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Surabaya pada umumnya. Fraksi PKS mengajak segenap fraksi yang lain untuk turut bersama bekerjasama dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat Surabaya. Karena tanpa kebersamaan, sekali lagi..tanpa kebersamaan, kemajuan yang kita cita-citakan tidak akan pernah tercapai.

Sebelum mengawali pemandangan umum, izinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 pada hari ini di Jakarta. Semoga dapat menjalankan amanah kepemimpinan nasional dalam bingkai persatuan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berharap, pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berkelanjutan.

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan, Hadirin sekalian,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresisasi yang mendalam, atas kerja keras seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Kota Surabaya, dibawah pimpinan Saudara Walikota sehingga rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD tahun anggaran 2010, bisa terselesaikan sesuai tenggat waktu. Kami menyadari, bukan hal yang mudah dalam membuat perencanaan kebijakan yang menyangkut hajat hidup sekitar 2,8 juta penduduk kota Surabaya yang tersebar dari Pakal di ujung barat, sampai Gunung Anyar di ujung timur, dan dari Perak di ujung Utara, sampai Menanggal di ujung selatan. Oleh karena itu, dalam pemandangan umum ini, kami hanya meminta sedikit catatan dan beberapa penjelasan Saudara Walikota atas beberapa hal yang kami rasa harus mendapat titik terang, seterang mentari pagi yang menyinari pantai timur surabaya. Pemandangan umum kali ini kami beri judul Bersama Dalam Harapan, Saya ulangi lagi, Bersama Dalam Harapan. Karena dalam kebersamaan, munculah harapan untuk kesejahteraan umat.

Setelah kami melakukan pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010, menelaah dan mengkaji dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sekali lagi saya ulangi, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka perkenanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :

1. Secara Umum

Penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada tahun ini sangat penting dalam pembangunan kota Surabaya. Hal ini terkait dengan tahun 2010 adalah tahun terakhir pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-20010. fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang, seharusnya dalam paparan nota keuangan dan RAPBD 2010 ini juga harus memperhatikan indikator RPJMD. Mohon walikota berserta jajaran eksekutif dapat menjelaskan pencapaian indikator RPJMD 2006-2010 dan hubungannya dengan RAPBD 2010, sehingga kita semua dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada periode yang akan datang, jika kebersamaan meliputi kita semua.

Kemudian, dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010, seharusnya tidak berbeda jauh dari dokumen rencana kebijakan umum anggaran (KUA), dan bahkan terdapat kesesuaian antara asumsi-asumsi dalam RPJMD 2006-2010, dokumen KUA, PPAS, dan RAPBD 2010. konsistensi perencanaan sangat penting untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan target. Walaupun ada perubahan, kami harap, pemerintah kota dapat menginformasikan kepada jajaran legislatif dengan sebaik-baiknya, tidak mendadak dan asal berubah.

2. Tentang Pendapatan Daerah

Saudara Walikota, Rapat Dewan yang terhormat,

Dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dikatakan, bahwa pendapatan daerah kota surabaya tahun 2010 diestimasikan mencapai 3 trilyun 104 milyar 575 juta 146 ribu 116 rupiah. Jumlah tersebut ditopang dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1 trilyun 22 milyar 679 juta 123 ribu 126 rupiah. PAD tahun 2010 mengalami kenaikan secara nominal dibanding tahun 2009 yakni 140 milyar 062 juta 234 ribu 492 rupiah atau 15,87%. Kalau dibandingkan secara beruntun dari realisasi PAD tahun 2007 sebesar 608 milyar 295 juta 586 ribu 691 rupiah, realisasi PAD tahun 2008 sebesar 729 milyar 213 juta 319 ribu 344 rupiah, PAD pada APBD perubahan tahun 2009 sebesar 882 milyar 616 juta 888 ribu 644 rupiah, sampai estimasi PAD dalam RAPBD 2010, maka terdapat tren kenaikan secara nominal. Namun, fraksi PKS memandang, kenaikan secara nominal bukanlah segalanya, karena kita juga obyektif melihat parameter lain. Mengukur kenaikan PAD mestinya bukan dibandingkan pada PAD tahun-tahun sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan potensi PAD yang ada. Oleh sebab itu, kami memohon penjelasan Saudara Walikota tentang potensi PAD tahun 2010. Mohon dijelaskan agar tetap Bersama Dalam Harapan.

Disi-sisi lain, kalau kita melihat dari derajat desentralisasi fiskal atau rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dari tahun ke tahun juga mengalami stagnasi. Di tahun 2007, rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 29,97 %, kemudian mengalami kenaikan sedikit di tahun 2008 menjadi 31,45%. Namun pada dua tahun kemudian, rasio ini mengalami stagnasi, yakni 31,69% di tahun 2009 dan 32,94% di RAPBD 2010. Fraksi PKS memandang, rasio PAD terhadap total pendapatan kenaikannya tidak siginfikan, artinya terjadi stagnasi. Ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan Kota Surabaya selama 4 tahun ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bahkan derajat desentralisasi fiskal yang masih berada dalam interval termasuk dalam skala sedang yakni 30-40 persen. Perlu diingat, skala yang baik untuk desentralisasi fiskal adalah diatas 40 persen. Bahkan di DKI Jakarta, angkanya sudah mencapai 60 %. Mohon penjelasan.

Setelah kita dalami lebih dalam lagi, ternyata pertumbuhan nominal PAD dari tahun ke tahun, menunjukkan angka yang memprihatinkan. Kita jangan hanya terjebak dalam kenaikan secara nominal saja, tapi perlu mencermati persen pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dilihat dari realisasi PAD 2007 dan 2008, APBD perubahan 2009 dan RAPBD 2009, pertumbuhan PAD 2007-2008 sebesar 19,89 %, lalu 2008-2009 sebesar 21,02 %, dan 2008-2009 turun menjadi 15,87 %. Artinya tingkat pertumbuhan PAD mengalami tren yang menurun, apakah ini diakibatkan terlalu rendahnya realisasi pencapaian PAD dari tahun ke tahun dibandingkan dengan potensi PAD di tahun tersebut? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya laju penurunan ini. Mohon dijelaskan

Ketergantungan anggaran terhadap dana perimbangan juga masih sangat besar. Berturut-turut selama 4 tahun, rasio Dana perimbangan dengan total penerimaan sebesar 57,85% (realisasi 2007), 55,60% (realisasi 2008), 55,38% (APBD Perubahan 2009), dan 55,44% (RAPBD 2010). Rasio ini bisa dibilang sangat rawan, sekali lagi sangat rawan. Karena apabila terjadi perubahan rencana dan realisasi dana perimbangan, misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang tiba-tiba berubah sangat ekstrim, bagaimana antisipasi pemerintah kota dalam mengatasi hal ini? Tahun 2010, kontribusi DAU diperkirakan sebesar 26,68 dari total penerimaan. Apakah tidak ada desain untuk menurunkan laju ketergantungan penerimaan daerah dari dana perimbangan di masa yang akan datang. Bukankah dalam RPJMD 2006-2010 pemerintah mentargetkan terjadi penurunan peranan dana perimbangan sampai 2010? Mohon penjelasan

Namun kalau kita bandingkan rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat suatu hal yang sangat bagus. Di tahun 2007-2008 dan 2008-2009, rasio elastisitas PAD dan PDRB menunjukkan angka berturut-turut sebesar 1,443 dan 1,541. Hal ini menujukkan setiap perubahan PDRB sensitif terhadap perubahan / peningkatan PAD. Artinya kedepan, pemerintah kota Surabaya masih bisa meningkatkan potensi PAD dilihat dari tren elistisitas PAD terhadap PDRB dua tahun terakhir yang sudah di atas angka 1. Oleh karena itu, kami berharap, agar di tahun 2010, peningkatan PAD masih bisa lebih maksimal lagi. Mohon penjelasan Saudara Walikota agar Bersama Dalam Harapan

Saudara Pimpinan, Saudara Walikota, Hadirin yang terhormat

Mengenai proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jika dibandingkan dengan tahun 2009, kami menanyakan kepada pemerintah kota, asumsi-asumsi dasar apa (yang bersifat lokal) yang menjadi landasan kenaikan proyeksi pendapatan tersebut. Terkait dengan hal itu, atas proyeksi kenaikan komponen-komponen pajak daerah dalam pendapatan asli daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerjangan jalan dan pajak parkir dalam RAPBD 2010, asumsi-asumsi apa yang dipakai dalam menentukan kenaikan masing-masing pajak diatas jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2009. Mohon dijelaskan

Salah satu komponen penting dalam PAD adalah pajak daerah. Di tahun 2010 ditargetkan penerimaan dari pajak daerah sebesar 571 milyar 581 juta 810 ribu rupiah. Meskipun estimasi ini naik dibanding perkiraan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, namun perlu ada beberapa catatan. Kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun masih berkisar antara 55-56%. Dari tahun 2007, rasio realisasi pajak terhadap PAD sebesar 56,03 %. Di tahun berikutnya, sebesar 54,57 %. Lalu dalam estimasi APBD 2009 dan RAPBD 2010, rasio berkisar 55,13 % dan 55,89 %. Ditambah lagi dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan dari 22,26 % pada 2008-2009 diperkirakan menjadi 17,47 % pada 2009-2010.Padahal, setiap tahun, diperkirakan potensi penerimaan pajak terus bertambah seiring dengan penambahan wajib pajak. Kami mohon Saudara Walikota menjelaskan mengapa terjadi stagnasi dalam kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Mohon Penjelasan.

Mengenai potensi penerimaan pajak dan retribusi, perlu penjelasan eksekutif tentang objek pajak mana yang potensial dan masih belum sesuai harapan. Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, siap mengawal seluruh kebijakan pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi dari objek pajak potensial yang masih belum sesuai harapan. Termasuk disisi mana kebocoran pajak dan retribusi daerah yang tertinggi? Mohon penjelasan

Saudara Peserta Rapat Paripurna yang Terhormat

Sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni sebesar 46 milyar 795 juta 557 ribu 867 rupiah. Jumlah ini memang meningkat 7,32 % dari target tahun 2009. Namun demikian, kalau kita cermati lebih lanjut, dalam rencana pembiayaan, penyertaan modal daerah tahun 2010 sebesar 10 milyar 576 ribu 405 rupiah, meningkat hampir 3 kali lipat dari sebelumnya 3 milyar 850 juta rupiah. Sehingga pertambahan tersebut dirasa tidak cukup berarti dalam peningkatan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini semakin terlihat dari menurunnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dari realisasi 2007, realisasi 2008, APBD perubahan 2009 dan RAPBD 2010, kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berturut-turut sebesar 6,31% (2007), 5,83% (2008). 4,94% (2009), 4,58% (2010). Mohon penjelasan .

Sumber lainnya dari pendapatan asli daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, di tahun 2010 diperkirakan sebesar 107 milyar 697 juta 551 ribu 608 rupiah. Kami menanyakan, darimana sumber pendapatan lain-lain ini? Jangan sampai berasal dari hasil penjualan aset daerah, apalagi dari jasa giro dan bunga deposito dari dana yang tersimpan akibat tidak terserap dalam implementasi program. Mohon dijelaskan.

Dalam kesempatan ini, kami juga bertanya kepada Saudara Walikota tentang efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kontribusinya dalam pembentukan pendapatan daerah.

3. Tentang Belanja Daerah

Saudara Walikota dan rakyat Surabaya pada umumnya

Total belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2010 adalah sebesar 3 trilyun 984 milyar 567 juta 959 ribu 282 rupiah. Jumlah ini menurun jika dibanding APBD Perubahan tahun 2009 sebesar 213 milyar 77 juta 331 ratus 970 rupiah. Kekuatan APBD 2010 yang menurun ini apakah mengindikasikan pembangunan untuk Rakyat Surabaya satu tahun kedepan mengalami kelembaman? Mohon dijelaskan.

Berikutnya, dari total belanja dalam nota keuangan disebutkan bahwa alokasi pos belanja pegawai dalam belanja langsung sebesar 992 milyar 547 juta 725 ribu 119 rupiah. Sementara pos belanja pegawai dalam belanja tak langsung sebesar 336 milyar 232 juta 441 ribu 880 rupiah. Jika digabungkan, total pos belanja pegawai sebesar 1 trilyun 328 milyar 780 juta 166 ribu 999 rupiah. Alokasi total belanja pegawai tersebut mencapai 33,35 % dari total belanja. Dapat disimpulkan, sepertiga total APBD digunakan untuk belanja pegawai, yang jumlahnya menurut lampiran VI dokumen rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surabaya tahun anggaran 2010, sebanyak 18.175 orang. Jumlah tersebut hanya 0,63 % dari total penduduk Kota Surabaya berdasar data dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2008. Dengan tetap tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh jajaran pegawai pemerintah kota Surabaya, kami mohon penjelasan Saudara Walikota terkait hal ini, dimanakah letak keadilan dan kesejahteraan warga Surabaya yang tidak bekerja sebagai pegawai pemerintah kota. Bukankah ini melanggar prinsip keadilan anggaran, dimana pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat? Mohon dijelaskan

Disi-sisi lain, total belanja pegawai dalam RAPBD 2010 ternyata mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total belanja pegawai dalam APBD Perubahan tahun 2009 yakni sebesar 119 milyar 24 juta 721 ribu 317 rupiah, padahal total belanja dalam RAPBD 2010 mengalami penurunan sebesar 213 milyar 77 juta 331 ribu 970 rupiah dibanding APBD perubahan tahun 2009. Artinya, dalam perencanaan anggaran, belanja pegawai dalam dua tahun ini mengalami kenaikan walaupun total belanja daerah menurun. Mengapa terjadi kenaikan belanja pegawai di saat total belanja mengalami penurunan? Mohon penjelasan

Fraksi PKS prihatin terhadap alokasi belanja langsung pada RAPBD 2010 mengalami penurunan dari 2 trilyun 968 milyar 258 juta 122 ribu 289 rupiah pada APBD perubahan 2009 menjadi 2 trilyun 614 milyar 127 juta 296 ribu 962 rupiah atau turun sebesar 141 milyar 53 juta 493 ribu 357 rupiah. Tidak hanya itu, ternyata komposisi rasio belanja langsung terhadap total belanja juga mengalami penurunan, dari 70,71 % menjadi 65,61 %. Lebih menyedihkan lagi, penyumbang terbesar dari penurunan ini adalah pada pos belanja modal, yang turun dari 1 trilyun 810 milyar 855 juta 708 ribu 365 rupiah menjadi 1 trilyun 339 milyar 334 juta 859 ribu 83 rupiah. Bukankah pada elemen belanja langsung dijiwai oleh prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcame) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Sehingga, fraksi PKS menilai, jika belanja langsung menurun atau proporsi belanja langsung dibandingkan total belanja menurun, akan turut mengancam prinsip anggaran berbasis kinerja ? Mohon penjelasan.
Pada pos belanja tak langsung, kita dapati belanja hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta, meliputi LVRI, PKK, KONI, Pramuka, BAZ, BNK, PMI, KORPRI, DHC 45, Korp CACAT Veteran, Dharma Wanita, dan Badan / lembaga / organisasi semi pemerintah / instansi vertikal lainnya. Fraksi PKS mengusulkan, agar kedepan, penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Kota Surabaya, dapat dipantau efektifitas dan efisiensinya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada masing-masing lembaga / instansi, Fraksi PKS mengusulkan perlunya mekanisme untuk menunjukkan pertanggungjawaban kinerja dari lembaga / instansi tersebut kepada publik, agar dikemudian hari, proyeksi anggaran hibah untuk mereka tepat guna dan efektif. Mohon Saudara Walikota menjawab usulan ini.

4. Tentang Pembiayaan Daerah

Saudara Pimpinan, Saudara Walikota, Hadirin yang Berbahagia

Défisit anggaran pada RAPBD 2010 mencapai 879 milyar 992 juta 813 ribu 166 rupiah. Dalam komponen pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) disiapkan sebesar 900 milyar 993 juta 389 ribu 571 rupiah. Kami memandang, manajemen keuangan daerah masih tidak efisien atau boros. Apakah hal ini disebabkan karena masih ada program yang tidak jelas, atau terjadi mark up dari beberapa pos anggaran?

5. Tentang Program

a. Pendidikan

Saudara-saudara peserta rapat paripurna yang terhormat.

Sebagaimana diketahui, bahwa pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pertama sebelum pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Namun dalam pengamatan kami, belanja yang digunakan untuk program pembangunan dan pengembangan infrastruktur lebih besar daripada program pendidikan dan kesehatan. Kami mencatat, dari total belanja program pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi program pembangunan dan peningkatan fasilitas gedung, program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, program pengelolaan utilitas perkotaan, program pengembangan transportasi, ruang terbuka hijau dan pertamanan kota, program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, program pencegahan dan penanggulanan kebakaran, serta program perumahan dan pemukiman, dengan total belanja 1 trilyun 135 milyar 376 juta 212 ribu 21 rupiah. Jumlah ini lebih besar dari gabungan belanja untuk program penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang mencapai 763 milyar .740 juta .88 ribu 533 rupiah. Mohon dijelaskan.

Anggaran fungsí pendidikan diklaim oleh pemerintah kota telah mencapai 32,04 % dari total belanja, sehingga sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang keharusan anggaran pendidikan 20 %. Namun, bagi fraksi PKS, angka 20 % atau lebih jangan hanya dilihat dari pemenuhan total anggaran untuk fungsi pendidikan saja. Namun perlu kita telaah lagi, berapa persen dari anggaran tersebut yang dialokasikan benar-benar secara langsung untuk peserta didik. Jika pos belanja tidak langsung pada dinas pendidikan yang meliputi gaji PNS dinas pendidikan dan tenaga kependidikan dikurangkan pada total belanja pendidikan, maka rasio belanja pendidikan menjadi 19,97%, lebih kecil dari amanat Undang-undang dasar. Memang kita semua mengakui pentingnya kesejahteraan tenaga kependidikan yang tercermin dalam tingginya belanja tak langsung berupa gaji pegawai dinas pendidikan dan tenaga kependidikan, yakni mencapai 38 % dari total belanja pendidikan. Namun, dengan tanpa mengurangi belanja pegawai, mestinya belanja pendidikan yang terkait dengan peserta didik baik langsung maupun tak langsung bisa lebih ditingkatkan lagi. Mohon dijelaskan.

Terkait hibah pendidikan sebesar 232 milyar 939 juta 993 ribu 126 rupiah yang terdiri dari hibah sekolah swasta sebesar 217 milyar 93 juta 45 ribu dan hibah kepada sekolah (Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan) sebesar 15 milyar 846 juta 948 ribu 126 rupiah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu sebagai bentuk langsung bantuan kepada sekolah swasta di Surabaya mulai dari SD / MI. Terlebih dengan jumlah sekolah swasta di tingkat SMP / MTs, SMA / MA dan SMK lebih banyak dari sekolah negeri, tentu dituntut kerjasama partisipasi swasta dan pemerintah dalam menangani pendidikan. Namun, perlu menjadi catatan bersama, agar pemberian hibah pendidikan juga mengacu pada catatan umum sebagaimana pada bagian awal pandangan umum fraksi kami, yakni harus mendapat pengawasan dan pengendalian penggunaan dana tersebut di sekolah termasuk di dalamnya pengawasan laporan pertanggungjawaban dari sekolah penerima hibah dan apa kriteria sekolah penerima hibah tersebut. Mohon dijelaskan.

Saudara peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Mengingat besarnya anggaran dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah, seharusnya diikuti oleh minimnya kasus terlantarnya peserta didik. Misalnya kasus gedung SDN Kertajaya I yang akibat beberapa bangunan kelas rusak, peserta didik mengalami gangguan dalam kegiatan belajar. Juga kasus SDN Margorejo I yang bangunan fisiknya terganggu akibat pembangunan frontage road. Sementara rencana pembangunan gedung belum ada realisasi sampai saat ini. Fraksi PKS memandang, pembangunan sarana fisik sekolah tidak boleh menelantarkan siswa. Mohon jawaban Saudara Walikota atas temuan kasus rehabilitasi sekolah mangkrak dan ambruk tersebut.
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, fraksi PKS juga meminta agar porsi anggaran pendidikan yang besar harus berdampak pada perbaikan kualitas moral siswa dan kompetensi guru. Pembentukan karakter harus diprioritaskan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan SDM yang memiliki integritas. Mohon dijelaskan.
Pengembangan pendidikan non formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini perlu mendapat apresiasi tersendiri. Bahkan rencana menaikkan lembaga PAUD menjadi 700 di tahun 2010 juga sangat bagus agar bisa menjangkau seluruh kecamatan. Kalau bisa seluruh bunda PAUD harus terkover dalam rencana kegiatan tersebut. Pelatihan untuk Bunda PAUD harus berdampak pada peningkatan kompetensi, bukan hanya sekedar program telah berjalan. Pengadaan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk lembaga PAUD harus sesuai kebutuhan PAUD yang bersangkutan. Mohon ditanggapi.
Tak lupa kami sampaikan permintaan fraksi PKS agar pengawasan penggunaan BOPDA di sekolah-sekolah agar lebih ditingkatkan. Kerjasama dengan pihak sekolah, peserta didik, komite sekolah dan masyarakat, sangat diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan BOPDA, atau sekolah yang mestinya tidak boleh memungut iuran wajib kepada siswa, namun masih mengadakan pungutan. Mohon penjelasan tentang efektifitas monitoring dan pengawasan BOPDA.

b. Kesehatan

Saudara pimpinan, Hadirin yang berbahagia,

Program dasar kedua, yang menjadi prioritas adalah kesehatan. Berbagai masalah kesehatan seperti demam berdarah dan gizi buruk masih menghantui warga kota Surabaya. Yang terakhir adalah kasus Figo Ramadhani yang sempat menyita perhatian publik. Bagi Fraksi PKS, santunan kepada penderita gizi buruk adalah penting, tapi bukan hanya itu. Harus ada pencegahan dan pengendalian terpadu agar masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Pemerintah kota harus mengajak segenap elemen masyarakat untuk bekerjasama mengatasi gizi buruk. Fraksi PKS siap mengawal seluruh langkah-langkah pemerintah kota untuk menanggulangi gizi buruk, kalau perlu dicanangkan Surabaya Bebas Gizi Buruk pada tahun 2010. Jangan sampai anggaran untuk pos kesehatan masih belum terserap dengan banyak pada tahun 2009 ini dan juga tahun 2010. Terlebih pada pos kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan gizi buruk.
Pelayanan puskesmas masih banyak keluhan. Komunikasi antar instansi yang tidak lancar, menyebabkan kasus-kasus terlambatnya rujukan masih saja terjadi. Di era informasi dan komunikasi mestinya kendala seperti ini dapat diatasi. Mengapa tidak memanfaatkan “teknologi” untuk menghubungkan antar puskesmas dan Rumah sakit rujukan. Sehingga tercipta sistem manajemen kesehatan yang prima dan efisien, dan tentu saja semakin bermanfaat untuk masyarakat.
Fraksi PKS menilai, sistem administrasi terpadu antara posyandu, puskesmas, Rumah Sakit Daerah Dr. Seowandhi, dan Rumah Sakit Daerah Bakti Dharma Husada (BDH) dapat ditempuh untuk menangani kasus gizi buruk dan penyakit menular. Sehingga pencegahan dan penanggulangan bisa ditingkatkan dengan mengurangi miskoordinasi dan misinformasi antara puskesmas dengan layanan rujukan di Rumah Sakit Daerah. Mohon Tanggapan Saudara Walikota
Alokasi anggaran program kesehatan pada RAPBD 2010 sebesar 200 milyar 876 juta 561 ribu 28 rupiah harus diikuti dengan upaya maksimal dari pemerintah kota untuk menyerap anggaran. Terutama pada pos pemberantasan penyakit menular dan pos kesehatan untuk keluarga miskin. Serapan anggaran kesehatan pada kedua pos ini tidak boleh kurang dari 90 %, syukur kalau bisa mendekati 100 %. Partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas kesehatan perlu didorong oleh eksekutif, tidak boleh menunggu laksana penjaga gawang menunggu bola di gawang. Mengingat pada musrenbang 2009, usulan program dan kegiatan kesehatan masih sangat kecil, yakni mencapai `1,44 %. Mohon penjelasan.
Pemberantasan penyakit menular, seperti demam berdarah harus maksimal pada tahun 2010. Penanggulanan wabah demam berdarah sudah harus diperluas dari cara konvensional seperti kampanye 3M menjadi terobosan sebagaimana kota lain yakni dengan menggunakan teknologi misalnya teknologi pertanian sebagaimana kasus kota Bogor. Apalagi target Surabaya bebas demam berdarah 2009 ditengarai mengalami kegagalan. Mohon tanggapan.
Dalam mimbar yang terhormat ini, fraksi PKS juga meminta kepada jajaran eksekutif bersama-sama DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Bakti Dharma Husada di Surabaya Barat sehingga di awal tahun depan, rumah sakit ini bisa beroperasi dan menjadi milik bersama, sekali lagi menjadi miliki seluruh warga kota Surabaya.

c. Pembangunan infrastruktur

Saudara Walikota, Sidang dewan yang kami hormati,

Pembangunan infrastruktur terdiri dari berbagai program sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni program pembangunan dan peningkatan fasilitas gedung, program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, program pengelolaan utilitas perkotaan, program pengembangan transportasi, ruang terbuka hijau dan pertamanan kota, program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, program pencegahan dan penanggulanan kebakaran, serta program perumahan dan pemukiman, dengan total belanja 1 trilyun 135 milyar 376 juta 212 ribu 21 rupiah. Apalagi 73,2 % usulan Musrenbang tahun 2009 adalah kegiatan yang terkait infrastruktur. Namun, porsi anggaran terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan yang mencapai 453 milyar 30 juta 933 ribu 969 rupiah atau 39,90 % dari total belanja program infratstuktur.
Salah satu kegiatan dari program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan adalah pembangunan box culvert. Pembangunan ini memang diprediksi akan mempercepat dan memperlancar arus transportasi dan distribusi yang akan menghubungkan Surabaya dari berbagai sisi. Namun daripada itu, fraksi PKS perlu menyampaikan catatan agar pembangunan box culvert tidak membebani warga dan hajat hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan. Beban itu terjadi kerugian sosial misalnya, ambruknya musola akibat pembangunan box culvert Semolowaru, dan realisasi pembangunan yang tidak sesuai kesepakatan waktu, serta perencanaan yang tidak melibatkan semua warga terdampak. Kami mohon jawaban Saudara Walikota atas pertanyaan ini.
Pembangunan infrastruktur harus merata diantara Surabaya kawasan barat dengan kawasan lain. Termasuk kebersihan kota, pengadaan ruang terbuka hijau, dan pengendalian banjir, harus berlaku secara merata, terutama kawasan barat Indonesia. Oleh karena itu, fraksi PKS bisa memaklumi pembangunan frontage road sisi barat, sebagai pendamping penguhubung sisi timur. Namun sekali lagi, dalam pelaksanaannya nanti, baik sisi timur maupun sisi barat, tidak boleh merugikan warga, terutama dalam hal-hal rawan seperti pembebasan lahan warga, pemindahan fungsi bangunan yang terkena proyek pemerintah kota dan juga waktu pengerjaan yang tepat. Mohon tanggapan Saudara Walikota tentang rencana pembangunan tersebut.
Lelang elektrik atau yang lebih dikenal sebagai e-procurement dalam penerapannya memang telah menjadikan pelayanan dan informasi tentang lelang pengadaan barang/jasa terasa lebih mudah dan lebih cepat. Namun dalam penerapannya, masih harus ada perbaikan dari sistem pengelolaan lelang sendiri. Misalnya, kecenderungan penyelewengan, waktu tagih, prosedur pascalelang yang panjang, dan kecurangan dalam proses lelang pengadaan barang/jasa di pemerintah Kota Surabaya. Mohon Saudara Walikota menilai, apa yang sebenarnya terjadi dalam e-procurement, dan bagaimana solusinya?

d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Sidang dewan yang terhormat,

Fraksi Partai keadilan sejahtera memandang program peningkatan kapasitas keuangan daerah sebagai program penting yang menjadi back bone atau tulang punggung bagi kesehatan anggaran. Hanya saja, perlu ditinjau kembali, rencana 10 kegiatan program ini yang akan menghabiskan anggaran senilai 50 milyar 812 juta 153 ribu 883 rupiah ternyata diperkirakan hanya mendapatkan tambahan penerimaan asli daerah (PAD) sebesar 140 milyar 62 juta 234 ribu 482 rupiah atau 2,76 kali anggaran program. Dapat dikatakan, program peningkatan kapasitas keuangan daerah masih belum menghasilkan multiplayer effect yang besar, untuk menghasilkan PAD yang berlipat-lipat. Pemerintah kota seharusnya bisa menghadirkan program peningkatan kapasitas keuangan daerah yang efektif . Bukankah prinsip ekonomi umum mengajarkan kepada kita bahwa dengan tingkat pengorbanan (dalam hal ini belanja program) minimum kita bisa menghasilkan keuntungan (dalam hal ini tambahan PAD) yang sebesar-besarnya? Mohon dijelaskan.

e. Penyelenggaraan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sidang dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah harus berpijakan pada indikator berapa % penurunan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Apakah ada data yang bisa kita pakai dalam mengukur acuan keberhasilan kinerja aparatur penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penertiban reklame yang melanggar perda misalnya, ditengarai masih banyak reklame liar yang izinnya sudah habis atau tak berizin tapi masih belum mendapat tindakan. Dimanakah letak ketegasan dan keadilan ? Apalagi di tahun 2010, anggaran program ini naik dari 34 milyar 689 juta 692 ribu 215 rupiah pada periode sebelumnya menjadi 39 milyar 185 juta 701 ribu 174 rupiah. Mestinya, dengan kenaikan anggaran, program yang pelaksanaannya dinahkodai oleh jajaran satuan polisi pamong praja serta jajaran kecamatan ini bisa lebih maksimal. Mohon ditanggapi

f. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada pemerintah kota atas pemberian disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, kami memandang, bukan hanya sanksi yang dikedepankan dalam peningkatan pengawasan dan kinerja aparatur. Namun pembentukan perubahan perilaku dan budaya untuk tidak melanggar disiplin perlu dikedepankan. Dengan anggaran 13 milyar 293 juta 301 ribu 656 rupiah, program pengawasan aparatur dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk pembentukan budaya kerja yang produktif. Mohon tanggapan.

g. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan PKL

Fraksi PKS memandang fokus perhatian pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan PKL harus mendapat perhatian lebih. Kami mengapresiasi rencana pendirian kampung usaha unggalan sebagal salah satu pengembangan usaha UMKM. Namun, dalam hal perencanaan di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010, kami menanyakan terdapatnya anggaran fasilitasi pengembangan kampung usaha unggulan di anggaran dinas koperasi & UMKM sebesar 728 juta 776 ribu 138 rupiah, sementara di anggaran dinas perdagangan dan perindustrian juga terdapat pos yang sama dengan besaran 636 juta 113 ribu 349 rupiah. Apakah ini terjadi duplikasi anggaran atau anggaran unggulan ? mohon penjelasan lebih detail

4. Lain-lain

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat atas diraihnya prestasi Juara umum dalam Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov II) di Malang beberapa waktu lalu. Semoga pembinaan atlet berprestasi bisa terus ditingkatkan, sejalan dengan dengan slogan Surabaya Kota Atlet.
2. Kepada segenap pengurus, manajemen dan tim personil Persebaya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat berlaga kembali dalam musim liga sepakbola nasional divisi utama. Persebaya seyogyanya adalah miliki semua elemen Kota Surabaya, bukan hanya milik pengurus dan manajemen saja, apalagi Persebaya juga mendapat bantuan secara tidak langsung dari APBD.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung diterapkannya perda kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM) sejak 22 Oktober nanti. Namun demikian, dalam penerapan dan penindakan atas sanksi yang dikenakan oleh perda KTR/KTM harus diupayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fraksi PKS siap mengawal dalam pelaksanaan perda tersebut.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar sebelum pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2010 di Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, saudara Walikota dapat menyampaikan naskah Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2010 dan Standar Satuan Harga (SSH) 2010 agar memperlancar pembahasan.
Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surabaya tahun anggaran 2010. Semoga Saudara Walikota dapat menindaklanjuti dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 20 Oktober 2009
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Surabaya

Fatkur Rohman ST, MT.                                                                                                             Alfan Khusaeri, ST.
Ketua                                                                                                                                                  Juru Bicara