Markis TPA Benowo Layani Satu Investor

SURABAYA(SI) – Bau makelar investasi (markis) dalam proses lelang TPA Benowo semakin menyengat. Dari empat investor yang mengikuti lelang,ada sinyalir hanya satu investor bakal dimenangkan.

Empat investor yang ingin berebut sampah TPA Benowo adalah PT Phoenik, PT Sumber Organik, PT Imantata, dan PT Medco.Dari empat investor hanya satu yang diloloskan, kabarnya pemilik salah satu PT itu dekat dengan oknum DPRD Surabaya.“Ini kan sudah jelas, ada skenario untuk meloloskan salah satu investor,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya,Musyafak Rouf.

Musyafak mensinyalir, salah satu investor yang bakal menang dalam perebutan sampah bernilai miliaran memiliki kedekatan dengan oknum Dewan. Bahkan informasinya sudah melakukan pertemuan intensif untuk membahas TPA Benowo ke depan. “Dari kabar yang saya terima, pemenangnya nanti ada kedekatan secara politis,”ujar ketua DPC PKB ini.Wakil Ketua DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto membenarkan adanya indikasi permainan untuk memenangkan salah satu investor.

Hal itu bisa dilihat dari perjalanan panitia khusus (pansus) dalam pembahasan TPA Benowo.Banyak anggota Dewan dari fraksifraksi yang tidak sepakat tetapi tetap dipaksakan.“Perjalanan pansus saja tidak mulus,semua kanbisa terlihat di situ,”katanya kemarin. Yanto panggilan akrab Akhmad Suyanto menyatakan, dengan kondisi itu,akhirnya dalam sidang paripurna dilakukan voting.

Sebuah pilihan politik yang belum tentu benar secara aturan hukum.Tetapi pilihan tersebut dalam dunia politik sah-sah saja. Menurut dia, jika dalam perjalanan pengerjaan proyek ada ketidakberesan, berarti yang bertanggung jawab partai yang ikut menyetujui proses kerja sama investasi.“ Kalau ada akibat hukum, kami tidak mau ikut bertanggung jawab,”ujar politisi PKS ini.

Selain itu, ketidakberesan proses kerja sama investasi juga terlihat dalam tawaran kerja sama yang hanya memunculkan sistem BOT. Padahal, banyak tawaran yang lebih baik dari pada BOT, misalnya proyek yang tidak mengeluarkan dana APBD. Sebab, dalam sistem BOT, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap mengeluarkan dana untuk kepentingan investor.

“Ini sangat merugikan kita (warga Surabaya).sebab kalau saya hitung keuntungan investor bisa mencapai Rp1 triliun lebih,” ungkapYanto. Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman juga mengamini adanya ketidakberesan kerja investasi yang telah disahkan. Menurut dia, ada indikasi pemaksaan yang dilakukan sebagian anggota Dewan.

Padahal pemaksaan melakukan pengesahan dalam paripurna bisa merugikan warga.“Saya yakin nanti retribusi sampah di warga yang akan dinaikkan.Warga lagi yang menjadi korban,”ujarnya. Anggota komisi D ini meminta supaya pemkot tidak menutup mata terhadap kasus dalam sidang paripurna. Dari tujuh fraksi yang ada di Dewan, ada empat fraksi yang tidak sepakat.

Ini menunjukkan kalau kerja sama investasi masih bermasalah.“Semoga pemkot bisa melihat dan melaksanakan apa yang terbaik,”ungkap Fatkur Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Whisnu Sakti Buana tetap menegaskan,kalau sidang paripurna yang dilakukan kemarin sudah sah.Pemkot harus menjalankan rekomendasi yang telah disepakati bersama, jika tidak maka Dewan akan memanggil pejabatpejabat pemkot.

“Kalau rekomendasi tidak dilaksanakan,kami akan memanggil pemkot. Ini konskwensinya,” katanya kemarin. Whisnu menuturkan, dalam memberikan rekomendasi kerja sama investasi, tidak ada titipan dari investor.Bahkan dia mengaku tidak pernah bertemu dengan investor untuk membicarakan pengelolaan TPA Benowo.

“Tidak ada yang benar, saya tidak pernah ketemu dengan investor,”ujarnya dengan nada tinggi. Mantan anggota DPRD Jatim ini menegaskan, proses pengesahan yang dilakukan dalam sidang paripurna sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan kesepakatan ini, Dewan menjamin tidak akan ada kenaikan retribusi sampah selama 20 tahun ke depan.“Saya jamin, tidak akan ada kenaikan retribusi sampah. Saya bisa memastikan itu,”terang Whisnu.

Pemkot Surabaya Ragu Rekomendasi Dewan

Penolakan empat fraksi terhadap kerja sama investasi TPA Benowo membuat Pemkot Surabaya berhati- hatiuntukmelangkah.Bahkan, informasinya pemkot akan melakukan koordinasi dengan BPK supaya tidak salah dalam melangkah.“Kami masih akan melakukan kajian terkait rekomendasi yang diberikan DPRD,”kata Ketua Tim Lelang TPA Benowo Aditya.

Selain BPK,menurut Aditya, ada tim pakar independen yang akan diminta mengkajinya.“ Besok (hari ini) kami akan melakukan rapat dengan Pak Asisten dan Sekkota, ”ungkap nya. Kendati banyak masalah,kesimpulan sementara Pemkot Surabaya tetap akan menjalankan rekomendasi yang dilakukan Dewan.“Saya secara pribadi sepakat dijalankan. Ini semua untuk kebaikan masyarakat Surabaya,” terang Asisten I Sekkota Surabaya,Muhlas Udin. (arief ardliyanto)

sumber : seputar indonesia, 2 Desember 2009