PKS Korban TPA Benowo : Kocok Ulang Alat Kelengkapan Dewan

SURABAYA | SURYA – Wacana kocok ulang struktur alat kelengkapan dewan mencuat menyusul koreksi gubernur atas tata tertib (tatib) dewan. Empat fraksi koalisi, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi PDIP, Fraksi PDS dan Fraksi PKS, dikabarkan tidak solid lagi.

Kemungkinan koalisi akan meninggalkan FPKS yang dianggap mbalelo karena tidak menyetujui pengesahan kerjasama investasi TPA Benowo, sebagai gantinya Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Apkindo akan diakomodir.

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Agus Santoso mengakui kemungkinan kocok ulang itu sangat besar. Apalagi jika gubernur tetap bersikukuh agar tatib disahkan ulang.

“Kalau memang gubernur minta disahkan, kemungkinan akan disahkan lagi, tanpa disusun ulang. Saya dengar pimpinan sudah mengagendakan paripurna 24 Desember 2010,” ujar politisi Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Ketua DPRD Wisnu Wardhana, Sabtu (19/12).

Agus juga tidak membantah jika dalam kocok ulang nanti PKS akan terdepak. Salah satu penyebabnya karena PKS dinilai mbalelo atau mengingkari koalisi ketika paripurna pengesahan kerjasama investasi TPA Benowo beberapa waktu lalu. Saat itu PKS menolak pengesahan dan diikuti dengan walkout (WO) seluruh anggotanya.

“Seharusnya ini kan bisa diselesaikan secara internal, bukan walkout seperti itu. Kalau begitu kesannya malah memalukan pimpinan dewan. Apalagi anggotanya (Ahmad Suyanto) kan pimpinan dewan juga,” kata Agus.

Sedangkan PDS kemungkinan akan tetap dipertahankan dalam koalisi karena dalam pandangan akhir paripurna kerjasama investasi TPA Benowo menyetujui.“Seharusnya PKS seperti PDS, meski banyak memberi catatan tapi tetap sepakat. Istilahnya koalisi itu kan suami istri, boleh gegeran tapi jangan diluar apalagi di depan eksekutif. Itu kan memalukan,” ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Surabaya itu.

Disinggung partai mana yang akan digandeng dalam koalisi, Agus belum mau mengungkapkan, tetapi dia juga tidak membantah jika Fraksi Partai Golkar, FPKB dan Fraksi Apkindo bisa masuk koalisi. Apalagi FPG dinilai gentle saat paripurna TPA Benowo karena memberi kritikan tapi tidak walkout. “Dilihat saja nanti hasil kocok ulangnya,” ujar Wakil Sekretaris Bappilu DPC PD Surabaya.

Dikonfrmasi terpisah, Anggota Fraksi PKS Alfan Khusaeri tidak mempermasalahkan jika harus terdepak dari koalisi dan harus melepaskan jabatannya di komisi. “Tidak masalah, kami bekerja ini kan untuk kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata jabatan. Jabatan itu kan amanah, jadi tidak perlu diperebutkan,” kata Alfan.

Selain menempatkan anggotanya sebagai wakil ketua dewan (Ahmad Suyanto), FPKS juga menempatkan Alfan Husaeri sebagai wakil ketua komisi A dan Tri Setijo Purwito sebagai sekretaris komisi B.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan dari PKB Musyafak Rouf memastikan tidak akan kendor mengkritisi kebijakan dewan meski diberi jabatan di komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya. Musyafak juga enggan jika harus meninggalkan PKS dan harus membela yang lainya. “PKS itu kan partai yang tidak mencari keuntungan, tapi lillahi ta’ala. Selama ini hubungannya dengan kami juga baik, kenapa harus ditinggal,” tukas Musyafak. uus

sumber : surya, 20 Desember 2009