FPKS Pertanyakan Skema BOT yang Diterapkan Dalam Proyek Kerja Sama Infrastruktur LPA Benowo

SURABAYA – Sekian lama hanya menjadi ”penonton”, FPKS DPRD Surabaya akhirnya buka suara terkait polemik proyek LPA Benowo. Mereka mempertanyakan skema built operation transfer (BOT) yang diterapkan dalam proyek kerja sama infrastruktur LPA tersebut.

”Masih banyak skema lain, misalnya kerja sama pemanfaatan seperti yang ada di Batam. Kami belum menerima perbandingannya. Ini rawan,” ujar Ketua Fraksi PKS Fatkhur Rohman. Menurut dia, skema BOT bisa membuat investor untung berlipat-lipat. Selain menerima tipping fee dari pemkot, investor menghasilkan listrik yang bisa dijual. Belum lagi, Fatkhur mengkhawatirkan adanya kenaikan retribusi sampah.

Selain itu, ada poin kesepakatan yang menyebutkan bahwa investor akan memberikan kontribusi kepada pemkot setelah tiga tahun berjalan. ”Kenapa kok tiga tahun. Apa alasannya, hingga kini belum jelas. Padahal, investor sudah sangat untung,” tuturnya.

Pernyataan senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PKS Ahmad Suyanto. Dia mempertanyakan tender proyek ratusan miliar itu. ”Sempat terjadi perdebatan di pansus, namun tetap saja lolos. Maka, kami konsisten menolaknya,” ucap pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua pansus kerja sama investasi infrastruktur di LPA Benowo periode sekarang tersebut. ”Kami tidak menolak teknologinya, tapi sistem kerja samanya,” tambahnya.

Menurut hitung-hitungan PKS, investor sangat diuntungkan dalam kerja sama itu. Bila tipping fee yang ditetapkan tak boleh lebih dari biaya pengelolaan sampah sekarang ini, jatuhnya adalah Rp 45 ribu per ton. ”Padahal, sempat muncul tipping fee Rp 100 ribu per ton. Itu sangat memberatkan,” urainya.

Volume sampah di Surabaya mencapai 1,4 juta ton per tahun. Bila tipping fee Rp 100 ribu per ton, pemkot harus membayar Rp 140 miliar. Bila kerja sama itu sampai 2020, total beban biaya yang ditanggung pemkot untuk membayar tipping fee mencapai Rp 1,4 triliun. ”Ini jauh lebih besar daripada APBD di sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Timur,” ungkapnya.

sumber : Jawapos, 26 Desember 2009, Diolah