Kurang Greget Pilwali, Fatkur Diganti Ibnu

SURABAYA-Ketika partai lain sibuk konsolidasi persiapan Pilwali Surabaya 2010, justru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan resuffle kepengurusan. Ketua DPD PKS Surabaya, Fatkurohman digantikan Ibnu Shobir yang sebelumnya menjabat ketua kepala wilayah daerah (Kawilda) V Surabaya.

Tak ayal lagi, pergantian pucuk pimpinan partai di tingkat DPD menjelang pilwali ini memunculkan banyak rumor dan spekulasi. Kabarnya, pergantian ini tak lepas dari sikap Fatkurrohman,–biasa disapa Fatkhur ini, yang relatif lamban enyikapi konstelasi politik terkait pilwali.

Termasuk proses penentuan cawali atau cawawali dan berkoalisi dengan parpol lain agar bisa mengusung sendiri jagonya pada pilwali 2 Juni mendatang.

Ketika dikonfirmasi, ketua DPD PKS wilayah Dakwah I (dapil I )Tri Setyo Puruwito mengatakan, pergantian ini tidak ada sangkut pautnya dengan perhelatan pilwali. Pergantian ini murni teknis, selain kebutuhan organisasi. Apalagi Fatkurohman, sudah menjabat sebagai ketua fraksi PKS DPRD Surabaya. “PKS berharap agar Fatkur bisa lebih fokus pada pekerjaannya di dewan,” katanya, Sabtu (13/2).

Apakah pergantian ini bakal berpengaruh terhadap kebijakan PKS Surabaya dalam kaitan pilwali, Tri Setyo mengatakan tidak. Kebijakan terhadap pilwali disikapi bersama antara DPW PKS dan DPP PKS. Selain itu, pergantian pimpinan di PKS sudah biasa terjadi.

“Pergantian ini untuk efektivitas kerja dan optimalisasi kinerja kaera PKS. Mekanisme pergantian ini sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu, namun baru bulan ini mendapat persetujuan DPW PKS. Dan pergantian ini tidak ada hubungannya dengan pilwali,” ujarnya.
Sedangkan Ibnu Sobir, ketua baru DPD PKS Surabaya mengatakan, sudah menjadi tradisi antre rangkap jabatan publik. Mulai jabatan sebagai presiden, maka jabatan partainya harus dilepas. Begitu pula di daerah-daerah termasuk Surabaya. “Seperti yang terjadi pada Ahmad Jabir. Dulu, Jabir waktu jadi Ketua Komisi D DPRD Surabaya dia juga melepas jabatannya Ketua DPD PKS,” ujarnya.

Menurutnya, pakem atau fatson politik di PKS tidak mengenal rangkap jabatan publik. Dalam jabatan baru ini, dia akan merumuskan peremajaan struktur, optimalisasi peran PKS dalam mengawal pembangunan dan kepastian pilihan PKS dalam pilwali nanti.

Terkait dengan pilwali Ibnu mengatakan tidak ada perubahan kebijakan dalam pilwali nanti. Semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme partai dan penentuan cawali atau cawawali ditetapkan induk partai.

Sementara ketua Badan Pemilihan Umum (Bapilu) DPD PKS Surabaya, Achmad Suyanto mengatakan, hingga saat ini PKS belum menentukan sikap dalam pilwali Surabaya. Termasuk Yulyani juga belum pasti apakah bakal direkom partai atau tidak. “Tapi 3-4 hari ke depan sudah ada kepastian siapa yang akan diusung PKS,” katanya.

Kondisi ini, katanya, masih membuka peluang bagi calon lain, seperti Dhimam Abror. Kaerna Dhimam Abror salah cawali yangg intens melakukan pendekatan ke PKS. “Bisa jadi Abror menjadi calon alternative,” ungkapnya. pur

sumber : Surabayapost, 13-02-2010