Irna RSUD Soewandhie Mangkrak, RSUD Bhakti Dharma Husada Terganjal Polemik Tempat Parkir

Surabaya, Kompas – Pembangunan instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soewandhie terbengkalai. Saat ini kontraktor PT Samoedra Surya Teknik tidak meneruskan pembangunan gedung empat lantai yang semestinya selesai akhir tahun 2009 tersebut.

Pembangunan gedung baru di sebelah timur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soewandhie lama baru mencapai 70 persen. Lantai I, yang rencananya digunakan untuk ruang administrasi, obat-obatan, apotek, dan laboratorium, belum jadi. Sementara atap dan keramik di lantai II serta III, yang digunakan untuk ruang rawat inap, belum sepenuhnya terpasang.

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat instalasi rawat inap darurat sudah berjalan lebih dari satu tahun. Bahkan, sejumlah poliklinik terpaksa dipusatkan di lantai I yang berukuran sekitar 15 meter x 10 meter sehingga tampak penuh sesak saat ada antrean.

Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, kontraktor kehabisan dana sehingga tidak mampu menyelesaikan pembangunan rumah sakit tepat waktu. “Alasan itu saya dapatkan dari pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya saat rapat dengar pendapat. Saya berharap Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya tidak lagi menggunakan jasa PT Samoedra, yang juga molor saat membangun SD Negeri Rangkah I-IV,” ucapnya, Minggu (14/2) di Surabaya.

Dia juga menyesalkan kebijakan Pemkot Surabaya yang justru memprioritaskan pembangunan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Rumah sakit di Surabaya barat itu kini berdiri megah, tetapi tidak kunjung beroperasi. “Hal ini membuktikan kelemahan Pemkot menetapkan prioritas pembangunan,” kata Reni.

Pihak ketiga

Selain belum selesainya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tarif, pengoperasian RSUD BDH terkendala polemik tempat parkir. Polemik muncul setelah warga sekitar rumah sakit memprotes kebijakan Pemkot Surabaya menunjuk pihak ketiga untuk mengelola tempat parkir. “Hal ini tidak sesuai dengan janji memberdayakan warga sekitar untuk menata tempat parkir sebelum rumah sakit dibangun,” kata Taufik, warga Kelurahan Sememi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tarif RSUD BDH Blegur Prijanggono mengatakan, raperda tidak akan disetujui DPRD sebelum Pemkot Surabaya menyelesaikan polemik tempat parkir dengan warga. Bahkan, peresmian RSUD BDH bisa tertunda lebih lama karena pansus telah memberi sejumlah usul revisi terhadap isi raperda.

Menanggapi soal polemik tempat parkir, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Eddi mengatakan, mekanisme pengelolaan tempat parkir menunggu peraturan Wali Kota Surabaya. Dia berjanji mekanisme tempat parkir akan melibatkan warga meskipun tidak sepenuhnya. “Mungkin bentuknya seperti program padat karya sehingga beberapa warga akan dilibatkan dalam mengelola tempat parkir,” tuturnya.

Namun, Pemkot Surabaya tetap akan menggunakan tenaga outsourcing (kontrak) dalam pengelolaan parkir jangka pendek. “Kami melihat jumlah kendaraan yang datang ke RSUD BDH tidak akan langsung ramai seperti di RSU Dr Soetomo. Peluang bagi warga terbuka saat perpakiran mulai membeludak,” ucap Eddi. (RIZ)

sumber : Kompas, 15 Februari 2010