Sosialisasi DPS Butuh Perbaikan Manajemen

suarasurabaya.net| Pelaksanaan sosialisasi daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) butuh perbaikan manajemen. Ini mengantisipasi dan menghindari kesalahan yang berulang-ulang di Pemilukada sebelumnya.

ALFAN KHUSAERI anggota Komisi A DPRD Surabaya Bidan Politik dan Pemerintahan pada suarasurabaya.net, Rabu (10/02), mengatakan, kesalahan berulang yang selalu terjadi saat DPS sudah menjadi daftar pemilih tetap yakni data ganda, indetitas penduduk yang meninggal bisa ada dalam DPT dan ada pula penduduk yang tidak terdata.

“Sebenarnya pola kasus yang muncul selalu sama. Untuk itu, masih banyak waktu untuk memperbaiki manajemen sosialisasi DPS sebelum menjadi DPT. Karena DPS ini menjamin hak warga kota secara penuh untuk berpartisipasi dalam Pemilukada. Dengan perbaikan manajemen, kualitas pelaksanaan Pemilukada bisa optimal,”papar ALFAN.

ALFAN menjelaskan perbaikan manajemen itu bisa dalam pengelolaan data, meng-update data, cara proses data serta bentuk sosialisasinya sendiri. Untuk sosialisasi harus dicarikan strategi tersendiri sehingga tujuan sosialisasi itu benar-benar sampai ke masyarakat.
Begitu pula dengan mekanismenya, seperti kalau warga yang tidak terdata. Apakah perlu dipersingkat birokrasinya sehingga dalam waktu yang disediakan bisa memasukkan data warga tersebut.

“Kalau ini diantisipasi sejak awal, kesalahan-kesalahan klasik bisa dihindari. Dengan demikian, tidak ada lagi preseden buruk pada Pemilukada Surabaya. Selain itu, harus dicermati pula jangan sampai data-data yang ada disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis baik oleh tim sukses dari calon yang bertarung. Harus diingat ini bagian proses 5 tahun ke depan Surabaya,”tukasnya.

ALFAN menegaskan dengan mengantisipasi ini juga akan diketahui kendala-kendala teknis seperti apa yang selama ini belum terpecahkan. Jangan sampai alas an anggaran, proses sosialisasi jadi terhambat.

Kalau toh itu soal anggaran, kata ALFAN, sangat tidak relevan. Pasalnya, anggaran yang disediakan untuk Pemilukada tidak hanya dipusatkan ke KPU Surabaya saja tapi juga ke Bakesbang Linmas dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dengan anggaran Rp 60 milyar, sudah mencukupi kebutuhan pelaksanaan Pemilukada termasuk untuk sosialisasi.

Sosialisasi hasil DPS akan dilakukan KPU Surabaya mulai 17 Februari mendatang. Untuk itu, tambah ALFAN, Komisi A DPRD Surabaya akan memanggil seluruh dinas terkait bersama KPU Surabaya terkait persiapan KPU menjelang Pemilukada Surabaya. (tin)

sumber : suarasurabaya.net, 10-02-2010