Sesalkan Pernyataan Walikota, Saat Penyerahan Tambahan Penghasilan Guru

Anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Surabaya menyesalkan pernyataan walikota Surabaya saat penyerahan tambahan penghasilan guru PNS non sertifikasi di Surabaya. Sambutan Bambang DH dihadapan guru sekolah mulai TK, SD, SMP dan SMA/SMK, kamis (25/02) dinilai menyudutkan kalangan legislatif, khususnya Banggar. Reni Astuti, salah satu anggota banggar menyatakan, pada penggalan pidatonya, walikota menuding dewan telah menghambat pencairan tambahan penghasilan yang akhirnya baru dikucurkan hari ini.

“Mestinya sebagai pemimpin Surabaya, beliau tidak asal bicara. Kami yang di dewan, tidak pernah sama sekali ada niatan menghambat pencairan dana 16, 2 milyar itu” ujar Reni Astuti sesuai menghadiri undangan pencairan tambahan penghasilan guru PNDSD Surabaya, di gedung Sawunggaling Pemkot.

Justru kalau dewan dinilai menghambat, Reni balik bertanya, kenapa pemkot baru mengajukan surat ke DPRD perihal Persetujuan kegiatan mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) satu bulan setelah surat dari Departemen Keuangan keluar. “ Surat dari Depkeu beserta permenkeunya, turun akhir Desember 2009, tapi kenapa pemkot baru ajukan ke dewan per tanggal 29 Januari 2010.itu saja Kemudian, Aturannya memang kalau tidak dicairkan sampai akhir Februari, dana dari pusat yang ada di kasda itu akan ditarik. Jadi, tidak ada sama sekali banggar menghambat” ujar Reni.

Reni menyesalkan pernyataan Bambang DH tersebut, seolah-seolah di depan guru-guru se Surabaya, pencairan tambahan penghasilan guru ini dihambat oleh dewan. “ Yang terjadi, justru banggar tidak ingin pencairan dana ini berbau kampanye, karena sudah musim pemilukada. Karena itu jangan sampai pencairan dana ini berbau kampanye, karena dana ini sudah merupakan program pemerintah pusat, bukan bahan jualan kampanye pilwali.” terang Reni yang juga anggota Komisi C asal PKS itu.

Salah satu guru yang enggan disebut namanya, ketika ditemui Reni setelah acara, mengatakan sama sekali tidak ada penjelasan dari walikota bahwa pencairan dana ini adalah program pemerintah pusat, bukan program pemerintah kota. “Ingat ada surat edaran mendagri, jangan sampai program-program atau kegiatan pemerintah kota berbau kampanye pemilukada. Kalau ini dana pusat, ya bilang saja dana pusat, jangan diklaim perjuangan pemerintah kota, ini seperti kampenye terselubung, apalagi beliau juga masih nyalon lagi” pungkas bendahara FPKS ini.