Keputusan MPAK Tunggu Pemilukada

DPRD Surabaya akan mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait usulan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) sebesar Rp 45,6 miliar oleh Pemkot Surabaya. Bahkan ada wacana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya akan tetap meminta pencairan MPAK menunggu pelaksanaan pemilukada 2 Juni mendatang.

“Kita akan konsultasi dulu ke Pemprov,” terang Wakil Ketua Banggar DPRD Surabaya Akhmad Suyanto, Minggu (7/3).

Dalam konsultasinya, Suyanto mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan kebutuhan MPAK tersebut. Disamping mempertanyakan dianulirnya pencairan MPAK untuk pendidikan. “Kita akan tanya dulu, kalau memang tidak mendesak, ya lebih baik ditunda dulu,” katanya.

Bagaimana kalau Pemprov menghendaki dicairkan sebelum pemilukada. Apakah Banggar tetap ngotot dengan pendiriannya? Dengan diplomatis, Suyanto mengatakan, dirinya tidak bisa berandai-andai. “Bisa jadi mengikuti Pemprov, bisa jadi tetap setelah pemilukada,” jawabnya.

Namun hal ini, lanjut Suyanto, bergantung keputusan politis di Banggar. “Bisa jadi kita akan mengikuti perintah Pemprov. Seperti halnya keputusan MPAK sebelumnya. Bisa jadi sebaliknya,” terangnya.

Sementara itu, Puruwito Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam persoalan itu. Alasannya, karena Pemkot hanya sebagai perantara menyalurkan anggaran Pemprov Jatim. “Kita hanya ikut perintah saja. Kalau memang dicairkan sekarang, ya kita cairkan,” katanya.

sumber : dutamasyarakat, 8-03-2010