Soal Dana Kunker DPRD Surabaya Habis, Sekwan Jadi Bulan-bulanan

SURABAYA – SURYA- Sekretaris DPRD Surabaya menjadi bulan-bulanan terkait habisnya dana kunker. Bahkan Ketua DPRD Wisnu Wadhana menuding sekretaris dewannya tidak becus.
“Umumnya anggota dewan telah membuat SPJ dan diserahkan ke sekwan (sekretaris dewan). Saya sudah teken setiap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota dewan yang kunker ke luar kota. Dan seluruh anggota dewan selalu taat administrasi karena mereka tahu aturan,” bela Wisnu Wardhan, Rabu (10/3).

Padahal, dalam hearing dengan Komisi A, Selasa (9/3), Sekwan Abu Chasim Latief menerangkan, tertundanya anggaran kunker salah satunya karena banyak anggota dewan yang masih belum melengkapi SPJ sebagai persyaratan untuk mengajukan anggaran baru.

Sekwan juga mengaku tidak bisa mengelak keinginan anggota DPRD yang terus menerus menggelar kunker, pelatihan, konsultasi, dan workshop.

“Setwan harusnya berani transparan dan menjelaskan SPJ siapa saja yang kurang lengkap. Jangan hanya menyatakan tidak lengkap tanpa ada keterangan dan enggan terbuka, sehingga membuat bingung semuanya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman.

Dijelaskan Fatkur, meskipun anggota Fraksi PKS seringkali tidak ikut kunker, baik itu konsultasi, pelatihan, ataupun workshop, tetapi habisnya anggaran dewan telah mengancam penyelesaian sejumlah agenda DPRD. Di antaranya, tugas Panitia Khusus dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang memerlukan konsultasi dan studi banding ke sejumlah daerah.

“Tentunya setelah dana kunker habis, maka kunker tidak bisa dilakukan dewan dan itu berbuntut tertundanya tugas pansus,” ucap Fatkur.

Oleh karena itu, pimpinan DPRD harus segera mencari jalan keluar soal habisnya dana anggaran kunker, jangan sampai hal itu mengganggu kinerja anggota dewan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

sumber : surya, 11 Maret 2010, diolah