PEMANDANGAN UMUM FPKS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT BPR SURYA ARTHA UTAMA
10 November 2011 · FPKS · 1 Komentar
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT BPR SURYA ARTHA UTAMA Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Yang Kami hormati Saudara Pimpinan, Yang Kami hormati Saudara Walikota Surabaya, Yang Kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surabaya, Yang Kami hormati Segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya, Yang Kami... [Selengkapnya...]
PEMANDANGAN UMUM FPKS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
10 November 2011 · FPKS · 1 Komentar
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP • RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK • RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Yang Kami hormati Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan, Yang Kami hormati Saudari Walikota Surabaya, Yang Kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surabaya, Yang... [Selengkapnya...]
Hikmah Ramadan, Bulan Solidaritas
DATANGNYA bulan Ramadan merupakan berkah tersendiri dalam kehidupan umat Islam. Ramadan merupakan bulan suci yang sangat dinantikan. Karena mengandung begitu banyak muatan hikmah dan pendidikan bagi umat Islam. Dalam bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa dan mengeluarkan zakat, serta beberapa ibadah sunah yang dianjurkan untuk mengisi bulan suci tersebut. Nilai positif pendidikan... [Selengkapnya...]
Dewan Desak Penertiban PKL Tegas, tapi Humanis
1 July 2011 · FPKS · 1 Komentar
Surabaya-Keseriusan Pemkot Surabaya dalam menata PKL masih dipertanyakan kalangan DPRD Surabaya. Para legislator itu berharap, pemkot bisa berlaku tegas untuk mengatasi PKL yang membandel. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, permasalahan PKL seperti yang ada di depan RSAL dr. Ramelan itu sebenarnya sering terjadi. “Seharusnya pemkot bisa bertindak tegas. Kan apa pun alasanya,... [Selengkapnya...]
Prostitusi, Integrasi solusi dan Ketegasan Pemkot
7 June 2011 · FPKS · 1 Komentar
Bicara permasalahan lokalisasi Dolly, yang kini tengah ramai dibicarakan, menurut saya, tidak bisa disederhanakan dengan pertanyaan “kenapa kok tidak ditutup saja?”. Ini perlu solusi yang lebih integratif. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman menyatakan, langkah penutupan secara frontal tak akan menyelesaikan persoalan dan justru akan menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih rumit dan... [Selengkapnya...]
PKS Surabaya Siap Cetak 200 Saudagar Muslim
beritasurabaya.net – Ketua PKS Surabaya, Ibnu Shobir mengatakan, partainya bertekad mencetak saudagar muslim antara 150 hingga 200 orang hingga akhir tahun 2011. “Ini menjadi komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Surabaya. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus dibantu untuk berkembang,” jelasnya. Menurutnya,... [Selengkapnya...]
Warga Pendatang Bisa Dapat KK/KTP
Warga pendatang tinggal di Kota Surabaya akhirnya bisa membuat kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP) setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak pengajuan Pemkot Surabaya yang menginginkan pemilik KK/KTP adalah warga yang memiliki bukti kepemilikan tempat tinggal yang sah. Sekretaris Pansus Raperda Administrasi Kependudukan DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, warga Surabaya... [Selengkapnya...]
Inilah strategi terselubung Pemkot Surabaya
8 April 2011 · dhiansatria · Komentar
PTT Diiming-imingi Gaji Besar agar Tak Bisa Jadi PNS SURABAYA, LIcom: Ada strategi terselubung dalam menata kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya. Disinyalir, dengan menawarkan iming-iming gaji yang lebih besar, pegawai tidak tetap (PTT) yang sudah masuk database, memilih keluar baik-baik. Sehingga pemkot yang memang berniat mengeluarkan PTT itu tak disalahkan telah mengeluarkan pegawai itu... [Selengkapnya...]
Pendirian SMPN di Surabaya Barat disoal
Rencana Pemerintahan Kota Surabaya mendirikan beberapa SMPN baru di Surabaya Barat menuai protes beberapa sekolah swasta. Pertimbangan utamanya adalah bahwa SMPN yang akan didirikan di dukuh Lempung, kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep itu berdekatan dengan beberapa SMP Swasta yang sudah beroperasi puluhan tahun sehingga mereka berharap pembangunannya bisa dipindah didaerah yang secara geografis... [Selengkapnya...]
Pendapat Fraksi PKS terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Angket Perwali 56 dan 57 tahun 2010
“dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan seperti menjadi sebuah kelaziman. Semenjak diundangkan tahun 2006, seyogyanya segenap aparat... [Selengkapnya...]
