Empat Fraksi Tolak Bayaran Incenerator Rp3,3 M
Keinginan Pemkot untuk membayar ke PT Unicomindo sebesar Rp 3,3 miliar terkait dengan pengadaan incenerator lewat PAK 2010 mendapat penolakan dari empat fraksi. Mereka menganggap pembayaran tersebut tidak relevan, karena sebagai perusahaan pengadaan incenerator, PT Unicomindo telah melakukan wanprestasi. Hal ini dibuktikan dengan mangkraknya alat pembakaran sampah tersebut karena tidak sesuai dengan... [Selengkapnya...]
FPKS Tolak APBD Untuk Bayar Hutang ke Swasta
Persoalan PT Unicomindo kembali hangat dibicarakan di gedung DPRD Surabaya. Sejumlah fraksi mensinyalir ada kesan yang tidak beres dalam munculnya anggaran pembayaran piutang tersebut dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2010. Bahkan dalam rapat Badan Anggaran ( Banggar ) beberapa waktu lalu sempat diwarnai insiden walk outnya anggota Banggar dari Fraksi PKS Reni... [Selengkapnya...]
DPRD minta BPK audit investigasi, FPKS Sepakat Sejak Awal
DIGEDOKNYA laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2009 beberapa waktu lalu menyisakan persoalan. Bahkan, DPRD Surabaya mendesak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. Ini dilakukan, lantaran adanya pengeluaran dana sebesar Rp 50 miliar yang tanpa disertai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan munculnya sejumlah rekening liar. “Kami akan meminta... [Selengkapnya...]
Pemkot Kukuh Tunggu Banding, Dewan Desak Siapkan Rencana Cadangan
WONOKROMO – Di tengah kegeraman wakil rakyat dan kebingungan Komite SDN Margorejo 1, Pemkot Surabaya kukuh menunggu putusan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) soal status lahan gedung baru sekolah tersebut. Pemkot berharap agar hakim memenangkan bandingnya atas gugatan PT Maspion. Sikap menunggu itu tampak dalam jawaban Wali Kota Bambang D.H. Saat meresmikan pasar ikan hias di... [Selengkapnya...]
Proyek Tahap Kedua Gagal, Gedung Baru SDN Margorejo 1 Kian Terbengkalai
GENTENG – Gedung baru SDN Margorejo 1 bakal semakin merana. Pada 2010 ini, Pemkot Surabaya ternyata sudah menghapus anggaran pembangunan tahap kedua untuk kelanjutan relokasi sekolah tersebut. Komisi C DPRD Surabaya menilai pemkot tidak bertanggung jawab. Namun, pemkot menyatakan sudah punya rencana lain. Penghapusan anggaran tersebut diungkapkan anggota komisi C Reni Astuti. Komisi bidang pembangunan... [Selengkapnya...]
Uang Gedok APBD 2010 Rp 500 Juta, Petinggi Pemkot Diduga Suap DPRD, FPKS Tidak Senang
SURABAYA – Aroma tidak sedap dalam pengesahan P-APBD 2010 menjadi APBD 2010 sekitar bulan Januari-Februari 2010 lalu mulai tercium. Baru-baru ini terungkap, indikasi dugaan suap alias uang gedok kepada sejumlah anggota DPRD kota Surabaya untuk pengesahan APBD 2010 dari petinggi Pemkot Surabaya yang saat itu di komandoi Walikota Bambang DH. Informasi yang berkembang dilingkungan wakil rakyat tidak... [Selengkapnya...]
Dugaan Korupsi Dana Reklame Diungkap BPK
Dana jaminan bongkar (Jambong) reklame Surabaya ternyata bermasalah. Hasil ausit BPK menyebutkan, dana jambong reklame yang tersimpan di Pemkot tidak sesuai dengan akuntanbilitas atau menyalahi sistem laporan keuangan. Penyebabnya, tidak ada transparasi dalam pemasukan dan pengeluaran dana jambong. Penilaian BPK terkait dana jambong sudah ada sejak 1990. Besaran dana jambong terus berubah sesuai... [Selengkapnya...]
BPK Temukan Delapan Rekening Liar di Pemkot, Sementara Masih di Dinas Koperasi
Sistem tata keuangan Pemkot Surabaya benar-benar amburadul. Ini terungkap dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit APBD Kota Surabaya tahun 2009. BPK menemukan delapan rekening liar yang menguras kas APBD kota Surabaya. Berdasar data BPK tersebut, rekening liar ini ada di Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Disebut rekening liar karena dinas ini memiliki... [Selengkapnya...]
Perda Rokok Gagal
Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dianggap gagal menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR/KTM). Indikasi kegagalannya terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan tindakan (sanksi) yang dikeluarkan untuk menegakan Perda juga tidak ada alias nol. Padahal, pemberlakuan Perda sudah berjalan selama sebelas bulan, sementara kesadaran... [Selengkapnya...]
Seruan Dewan : Tindak Tegas Pengusaha Hiburan yang Melanggar
DPRD Surabaya minta Pemkot Surabaya tegas dalam menindak pengusaha hiburan yang melanggar Perda Pariwisata di bulan Ramadhan. AHMAD SUYANTO Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, warga Surabaya sudah cerdas dan bisa mengerti dengan aturan yang sudah ditetapkan Pemkot Surabaya selama Ramadhan. Untuk itu, YANTO berharap para pengusaha rekreasi dan hiburan di Surabaya tidak perlu terkejut dengan aturan... [Selengkapnya...]
