Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan

FPKS menilai, Pemerintah Kota tidak boleh lengah, terhadap tren kenaikan biaya kesehatan yang diakibatkan tren meningkatkannya belanja obat dan belanja alat kesehatan akibat kenaikan harga obat dan alat kesehatan. FPKS menilai, justru yang perlu ditingkatkan secara komprehensif adalah peningkatan manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen informasi dan manajemen pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan... [Selengkapnya...]

Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Perubahan APBD 2010

Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ini terdapat beberapa kali revisi dokumen yang diserahkan pemerintah Kota kepada DPRD. Fraksi PKS menyayangkan   terkait dengan banyaknya revisi tersebut mulai dari revisi dokumen KUA -PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010, Revisi dokumen Pidato Walikota dalam rangka Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Angggaran 2010 hingga revisi dokumen Raperda Perubahan... [Selengkapnya...]

Pemandangan Umum FPKS Terhadap Nota Keuangan Raperda P-APBD 2010

Fraksi PKS berpendapat, bahwa Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2010 sangat terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2009. Hal ini mengacu pada Bab III tentang Perubahan APBD, Bagian keempat tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya, Pasal 161 ayat 1 dan 2, Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 59... [Selengkapnya...]

Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda LPJ APBD 2009

Terkait dengan hasil pelaksanaan Tindak Lanjut LHP BPK RI tahun 2009, Fraksi PKS masih meminta kepada Pemerintah Kota untuk menempuh jalur yang benar. Yaitu, melaporkan tindak lanjutnya kepada DPRD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2010.Akhirnya, dengan menimbang pasal 298 sampai dengan pasal 302 Permendagri No.13 tahun 2006, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah... [Selengkapnya...]

Pemandangan Umum FPKS Terhadap Raperda LPJ APBD 2009

Fraksi PKS menanyakan tentang kesungguhan pemerintah kota dalam meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan daerah. Termasuk didalamnya adalah bagaimana menjawab dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2004 sampai tahun 2008. Khususnya 97 penyelasaian tindak lanjut yang belum sesuai saran dan 2 penyelesaian yang belum ditindaklanjuti. Khusus untuk tahun 2009, Fraksi... [Selengkapnya...]

Pandangan FPKS tentang Pengajuan usul Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit

Sebelum menyampaikan pandangan Fraksi PKS, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para inisiator Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit yang telah menggagas Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit. Sudah barang tentu, niat baik para inisiator hak angket perlu mendapatkan tindak lanjut dari segenap anggota DPRD Kota Surabaya. [Selengkapnya...]  Read More →

Pandangan Fraksi PKS Tentang Usul Hak Angkat Permasalahan Jalan Kenari

Terkait permasalahan Jalan Kenari, Fraksi PKS memiliki pemikiran yang sejalan dengan Tim Ahli DPRD Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Memo of Meeting Tim Ahli DPRD Kota Surabaya Tanggal 5 November 2009, antara lain bahwa Jalan Kenari adalah public domain yang mesti dikembalikan kepada fungsi awalnya. PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD KOTA SURABAYA Tentang Usul Hak Angket Permasalahan... [Selengkapnya...]

Pendapat Akhir Fraksi PKS Atas Rencana Kerjasama Investasi Infrastruktur di TPA Benowo

Tri Setijo Puruwito Setelah mempelajari Laporan Panitia Khusus LPA Benowo, izinkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pendapat sebagai berikut Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam penjelasan undang-undang tersebut jelas dipaparkan bahwa paradigma baru... [Selengkapnya...]

Pendapat Akhir FPKS Tentang Perda APBD 2010

Setelah mendapatkan jawaban saudara walikota atas pemandangan umum, Fraksi PKS merasa belum puas dan berharap mendapatkan penjelasan yang lebih detail dalam pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran. Namun harapan tersebut jauh panggang daripada api, lantaran ternyata jajaran pemerintah kota banyak mengalami ketidaksiapan dalam menjelaskan anggaran terkait. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan... [Selengkapnya...]

Pemandangan Umum FPKS terhadap RAPBD 2010

Penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada tahun ini sangat penting dalam pembangunan kota Surabaya. Hal ini terkait dengan tahun 2010 adalah tahun terakhir pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-20010. fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang, seharusnya... [Selengkapnya...]