Pemandangan Umum Fraksi PKS atas Usul Prakarsa Raperda Trafficking, Raperda Pelayanan Publik, dan Raperda Pengelolaan Sampah
Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Fraksi PKS memandang bahwa praktik perdagangan orang (trafficking) di wilayah kota Surabaya telah menjadi masalah krusial. Oleh karena itu harus ada tindakan preemtif dan preventif dengan tujuan besarnya adalah meminimalkan praktik trafficking di Surabaya. Untuk mencapai tujuan besar tersebut... [Selengkapnya...]
Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda Retribusi Tera, Raperda Retribusi Parkir, Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda Retribusi Alat Pemadam, Raperda Retribusi IMB, Raperda Retribusi Pemakaman, Raperda Retribusi Sampah, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, harus disusun bukan semata-mata... [Selengkapnya...]
Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap RAPBD 2012
Fraksi PKS juga menginginkan penjelasan Saudari Walikota, berapa persen dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) 2012 yang terakomodir dalam APBD 2012 ini. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak menemukan bahwa fakta bahwa hasil-hasil musrenbang yang telah disepakati tidak diakomodir dengan baik dalam pelaksanaan APBD. Kiranya Saudari... [Selengkapnya...]
Pemandangan Umum Fraksi PKS atas Perubahan APBD 2011
Fraksi PKS memandang bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya seharusnya tidak hanya sebatas fungsi administrasi belaka tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dari APBD. Jika hanya mengedepankan fungsi administrasi belaka maka Perubahan APBD Kota Surabaya hanya akan sekedar memenuhi kesesuaian fungsi administrasi pemerintahan dan legalitas semata sehingga... [Selengkapnya...]
Pandangan Umum FPKS terhadap RPJMD 2011-2015, RPJPD 2005-2025, Penyelenggaraan Perlindungan Anak
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP • RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SURABAYA TAHUN 2011 – 2015 • RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2005 – 2025 • RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Assalamu’alaikum... [Selengkapnya...]
Pendapat Fraksi PKS terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Angket Perwali 56 dan 57 tahun 2010
“dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan seperti menjadi sebuah kelaziman. Semenjak diundangkan tahun 2006, seyogyanya segenap aparat... [Selengkapnya...]
Pandangan FPKS terhadap Usul Pengajuan Hak Interpelasi atas Perwali Reklame
Apabila Jawaban dan tanggapan para pengusul Hak Interpelasi dari 6 Pertanyaan, 6 sanggahan atau bantahan dan 3 saran Fraksi PKS diatas tidak dapat memenuhi harapan dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, atau tidak lengkap dalam memberikan jawaban atas pertanyaan, tanggapan atas sanggahan atau bantahan dan tanggapan atas saran, serta tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi dari warga masyarakat... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Tentang Raperda Pajak Bumi dan Bangunan
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan, FPKS berpendapat : 1.Dalam konsultasi Panitia Khusus dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 21-23 September 2010, disampaikan bahwa diperlukan beberapa kesiapan pemkot dalam penerapan Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain : a.Kesiapan sumber daya... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda BHPTB
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Fraksi PKS berpendapat : 1.Dengan dimasukkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan kesiapan jajaran Pemerintah Kota secara teknis. Fraksi PKS berharap sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini diberlakukan, Pemerintah Kota telah siap 100%... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Retribusi Terminal
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, Fraksi PKS berpendapat : 1.Fraksi PKS berpendapat, bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal semestinya dapat dilakukan secara berkala setiap tiga sampai 5 tahun sekali, agar dapat mengikuti perkembangan laju inflasi dan indikator ekonomi lainnya secara proporsional, sehingga kenaikan retribusi terminal dapat dilakukan... [Selengkapnya...]
