Audit BPK ada Ketidakpatuhan Anggaran oleh Pemkot
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2009 membuat dewan terperanjat. Dewan menilai, sebagian penggunaan anggaran oleh Pemkot tidak patuh dengan aturan yang ada. Hal ini bisa berimbas pada pidana atau bisa juga pada sanksi administrative jika dinilai hanya sekedar kesalahan biasa. Wakil Ketua Komisi A, Alfan Khusaeri, Kamis (29/7) mengungkapkan jika selama ini banyak dari Satuan Kerja... [Selengkapnya...]
LPJ walikota disorot, Audit BPK Menilai Tak Wajar
PANDANGAN Umum (PU) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) walikota dalam APBD tahun 2009 dinilai masih sangat mengecewakan. Laporan ini disampaikan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya setelah menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Surabaya dinilai tidak wajar. Sorotan tajam ini disampaikan semua fraksi di DPRD Surabaya,... [Selengkapnya...]
Pemandangan Umum FPKS Terhadap Raperda LPJ APBD 2009
Fraksi PKS menanyakan tentang kesungguhan pemerintah kota dalam meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan daerah. Termasuk didalamnya adalah bagaimana menjawab dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2004 sampai tahun 2008. Khususnya 97 penyelasaian tindak lanjut yang belum sesuai saran dan 2 penyelesaian yang belum ditindaklanjuti. Khusus untuk tahun 2009, Fraksi... [Selengkapnya...]
Guru Ngotot TPP Dicairkan Akhir Juli
Sekitar 25 perwakilan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surabaya ngotot tunjangan profesi pendidik (TPP) guru bisa dicarikan akhir Juli 2010. Kengototan ini disampaikan SUMARTO Ketua PGRI Surabaya dalam dengar pendapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Menurut SUMARTO, kedatangan para guru ini tidak lain untuk mencari kejelasan kenapa anggaran TPP yang... [Selengkapnya...]
Guru Ancam Demo Besar-besaran
SURABAYA – Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang tak kunjung cair membuat para guru gemas. Jika tak ada komitmen pencairan, pekan depan para ‘Oemar Bakri’ ini bersiap untuk mendemo besar-besaran ke gedung DPRD Kota Surabaya. Koordinator TPP Jatim, Wisnu Pradata mengatakan, pihaknya sudah berangkat ke Jakarta untuk meminta agar revisi terhadap Permenkeu No. 101/2010 tentang Pencairan Dana... [Selengkapnya...]
Soal MPAK TPP Guru, Pemkot Telat, Dewan Dituding Menghambat
Polemik tersendatnya pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) melalui presedur Mendahului Anggaran Keuangan (MPAK) di DPRD Surabaya sebaiknya dilihat secara jernih. RENI ASTUTI anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada wartawan, mengatakan, sebenarnya DPRD sangat memberi perhatian besar kepada kesejahteraan guru. Pada Februari 2010 lalu, DPRD... [Selengkapnya...]
Pandangan FPKS tentang Pengajuan usul Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit
Sebelum menyampaikan pandangan Fraksi PKS, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para inisiator Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit yang telah menggagas Hak Angket Permasalahan Kebun Bibit. Sudah barang tentu, niat baik para inisiator hak angket perlu mendapatkan tindak lanjut dari segenap anggota DPRD Kota Surabaya. [Selengkapnya...] Read More →
Segera Ada Jalur Khusus Sepeda
Sejalan dengan program pengembangan angkutan massal, Pemkot Surabaya berencana membangun jalur khusus sepeda (bike way) dan pedestrian di sepanjang jalur angkutan massal. Tahap awal proyek bike way akan dimulai 2011 pada koridor sepanjang Jl Ambengan-Jalan Kusuma Bangsa-Jl Pemuda- Jl Walikota Mustajab – Jl Yos Sudarso- Jl Wijaya Kusuma. Menurut Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Surabaya... [Selengkapnya...]
Anggaran Coblos Ulang Tanpa Persetujuan Dewan?
Aksi boikot sejumlah anggota badan musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya terhadap pembahasan anggaran untuk coblosan dan perhitungan ulang di lima kecamatan dan dua kelurahan, dipastikan sia-sia belaka. Aksi boikot yang sedianya mengulur proses pemilukada ulang ini, tidak akan merubah jadwal pemilukada yang ditetapkan KPU yakni 1 Agustus 2010. Kepastian ini disampaikan Walikota Surabaya Bambang DH. Orang... [Selengkapnya...]
Empat Instansi Setuju Coblos Ulang, Anggaran Tanpa Persetujuan Dewan ?
SURABAYA – Surya- KPU Surabaya menyatakan jadwal pemungutan dan penghitungan suara ulang 1 Agustus 2010 itu ditetapkan setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat, Mahkamah Konstitusi (MK), Depdagri, dan Pemkot Surabaya. Anggota KPU Surabaya divisi Perencanaan, Anggaran dan Organisasi KPU, Eko Walujo, mengatakan, tidak ada paksaan dalam penetapan itu. “Kami tidak bisa menunda-nunda pelaksanaan... [Selengkapnya...]
