PKS Jatim Gelar Pemilu Internal, Pilih Ketua DPW
PKS Jatim gelar pemilihan umum internal pada hari ahad, 29 agustus 2010 secara serentak diseluruh DPD Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur. “Pemilu umum internal ini digelar dalam rangka memilih Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) yang terdiri dari Ketua Umum DPW, sekretaris, bendahara dan ketua bidang pembinaan kader DPW, Ketua dan sekretaris DSW, serta ketua dan sekretaris MPW. Pemilu Umum... [Selengkapnya...]
DPRD minta BPK audit investigasi, FPKS Sepakat Sejak Awal
DIGEDOKNYA laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2009 beberapa waktu lalu menyisakan persoalan. Bahkan, DPRD Surabaya mendesak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. Ini dilakukan, lantaran adanya pengeluaran dana sebesar Rp 50 miliar yang tanpa disertai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan munculnya sejumlah rekening liar. “Kami akan meminta... [Selengkapnya...]
Pemkot Kukuh Tunggu Banding, Dewan Desak Siapkan Rencana Cadangan
WONOKROMO – Di tengah kegeraman wakil rakyat dan kebingungan Komite SDN Margorejo 1, Pemkot Surabaya kukuh menunggu putusan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) soal status lahan gedung baru sekolah tersebut. Pemkot berharap agar hakim memenangkan bandingnya atas gugatan PT Maspion. Sikap menunggu itu tampak dalam jawaban Wali Kota Bambang D.H. Saat meresmikan pasar ikan hias di... [Selengkapnya...]
Proyek Tahap Kedua Gagal, Gedung Baru SDN Margorejo 1 Kian Terbengkalai
GENTENG – Gedung baru SDN Margorejo 1 bakal semakin merana. Pada 2010 ini, Pemkot Surabaya ternyata sudah menghapus anggaran pembangunan tahap kedua untuk kelanjutan relokasi sekolah tersebut. Komisi C DPRD Surabaya menilai pemkot tidak bertanggung jawab. Namun, pemkot menyatakan sudah punya rencana lain. Penghapusan anggaran tersebut diungkapkan anggota komisi C Reni Astuti. Komisi bidang pembangunan... [Selengkapnya...]
Uang Gedok APBD 2010 Rp 500 Juta, Petinggi Pemkot Diduga Suap DPRD, FPKS Tidak Senang
SURABAYA – Aroma tidak sedap dalam pengesahan P-APBD 2010 menjadi APBD 2010 sekitar bulan Januari-Februari 2010 lalu mulai tercium. Baru-baru ini terungkap, indikasi dugaan suap alias uang gedok kepada sejumlah anggota DPRD kota Surabaya untuk pengesahan APBD 2010 dari petinggi Pemkot Surabaya yang saat itu di komandoi Walikota Bambang DH. Informasi yang berkembang dilingkungan wakil rakyat tidak... [Selengkapnya...]
FPKS : Perda PAPBD Tidak Bisa Dibahas Sebelum Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 Disahkan
Pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2010 tersendat. Lantaran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009 masih belum disahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Meski rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2009 sudah diagendakan pada 6 Agustus lalu, namun saat itu, lima dari tujuh fraksi belum bisa memberikan sikap dalam pendapat akhir. Hanya Fraksi... [Selengkapnya...]
FPKS Kirim Anggotanya ke 7 Pansus, 5 Diantaranya Bahas Perda
Bulan Juli – Agustus 2010 ini, Fraksi PKS mengirim anggotanya 7 panitia Khusus. Dari Tujuh Pansus, lima diantaranya membahas fungsi legislasi, yakni menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Sisanya berupa pansus Hak Angket dan pansus persetujuan DPRD dan Walikota. Menurut Ketua Fraksi PKS, Fatkur Rohman, Fokus PKS pada 2 bulan ini adalah memberi perhatian kepada 5 raperda.... [Selengkapnya...]
Pemandangan Umum FPKS Terhadap Nota Keuangan Raperda P-APBD 2010
Fraksi PKS berpendapat, bahwa Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2010 sangat terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2009. Hal ini mengacu pada Bab III tentang Perubahan APBD, Bagian keempat tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya, Pasal 161 ayat 1 dan 2, Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 59... [Selengkapnya...]
Dugaan Korupsi Dana Reklame Diungkap BPK
Dana jaminan bongkar (Jambong) reklame Surabaya ternyata bermasalah. Hasil ausit BPK menyebutkan, dana jambong reklame yang tersimpan di Pemkot tidak sesuai dengan akuntanbilitas atau menyalahi sistem laporan keuangan. Penyebabnya, tidak ada transparasi dalam pemasukan dan pengeluaran dana jambong. Penilaian BPK terkait dana jambong sudah ada sejak 1990. Besaran dana jambong terus berubah sesuai... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda LPJ APBD 2009
Terkait dengan hasil pelaksanaan Tindak Lanjut LHP BPK RI tahun 2009, Fraksi PKS masih meminta kepada Pemerintah Kota untuk menempuh jalur yang benar. Yaitu, melaporkan tindak lanjutnya kepada DPRD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2010.Akhirnya, dengan menimbang pasal 298 sampai dengan pasal 302 Permendagri No.13 tahun 2006, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah... [Selengkapnya...]
