Pemkot Gandeng Pemkab Gresik, Siap Kerja Sama Klaim Dana Kesehatan RS BDH
DPRD Surabaya akhirnya mengesahkan raperda pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH). Meski demikian, perda itu tidak bisa serta merta diterapkan. Sesuai dengan ketentuan, perda tersebut harus dievaluasi dulu oleh pemprov. ”Kalau sudah mendapat persetujuan, bisa langsung dilaksanakan,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Esty Martiana Rachmie Esty di gedung DPRD... [Selengkapnya...]
Jalan Kedung Cowek Berubah jadi Jalan HM Noer
Dianggap memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan wilayah di Jawa Timur sekaligus penggagas berdirinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), DPRD Surabaya dalam pandangan umum fraksi-fraksi akhirnya menyetujui perubahan nama Jl Kedung Cowek menjadi Jl HM Noer. Bahkan Walikota Tri Rismaharini sangat mendukung perubahan nama tersebut . ”Jadi alasannya sudah disebutkan dalam pendapat... [Selengkapnya...]
Selamat Bekerja Walikota Baru
Pelantikan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya periode 2010-2015 berlangsung tertib dan khidmat, Selasa 28 September 2010. Sejumlah kalangan pun langsung memberikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada nahkoda Surabaya lima tahun kedepan ini. Tak tekecuali dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang sebentar lagi akan melangsungkan hajat musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (... [Selengkapnya...]
Dilantik, Risma dihadapkan banyak masalah
Walikota terpilih yakni Tri Rismaharini tampaknya tidak bisa bersantai-santai usai resmi dilantik pada Selasa (28/7) hari ini. Pasalnya, setumpuk tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan oleh Walikota sebelumnya sudah membayanginya, dan membutuhkan penanganan serius. Semisal, soal polemik pembangunan Pasar Turi, banjir, kemacetan lalu lintas kota, kesenjangan sosial, dan tak kalah... [Selengkapnya...]
PR Walikota Terpilih, Sektor Perekonomian Harus Ada Keberpihakan
Meski belum dilantik, TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya terpilih sudah diberi PR (pekerjaan rumah) dari pimpinan DPRD Surabaya. Satu diantaranya dari AKHMAD SUYANTO Pimpinan DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada wartawan, Senin (27/09), YANTO mengatakan, usai dilantik pada Selasa (28/09) besok, sejumlah pekerjaan harus bisa dituntaskan walikota terpilih. Pasalnya, masih banyak... [Selengkapnya...]
Komisi A Awasi Perizinan Minimarket
Ratusan minimarket yang melenggang beroperasi tanpa izin usaha kembali dipelototi Komisi A DPRD Surabaya. Pasar modern ”bodong” yang beroperasi di Surabaya sendiri mencapai 185 unit. Mereka tersebar ke seluruh penjuru kota. Angka ini memang sedikit menurun. DPRD periode 2004–2009 pernah menemukan 210 unit minimarket ”nakal”.Namun, tetap saja jumlah itu tergolong memprihatinkan. Komisi bidang... [Selengkapnya...]
DPRD desak izin minimarket dievaluasi
Banyaknya minimarket yang belum tercover Pemkot atau belum berizin mendapat perhatian serius tim Pansus Raperda Retribusi Izin Gangguan DPRD Surabaya. Untuk itu, DPRD mendesak agar Pemkot segera mengevaluasi perizinan minimarket. Pasalnya, hingga kini jumlah minimarket di Surabaya yang tercover hanya sekitar 300-an, padahal fakta di lapangan jumlah minimarket melebih catatan Pemkot. Dengan kata lain,... [Selengkapnya...]
Jalan Kenari, Pansus Janji 30 September
Jalan Kenari kian dekat ke pangkuan Pemkot Surabaya.Panitia Khusus Hak Angket DPRD Surabaya menargetkan aset yang kini dikuasai swasta itu kembali menjadi aset pemkot pada 30 September 2010. Target itu, kemarin, disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana tersebut di antaranya memerintahkan Pansus Hak Angket untuk mengirimkan surat... [Selengkapnya...]
Pejabat Pemkot Tebar Janji Bongkar Reklame, Komisi C Awasi Terus
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)Pemkot Surabaya mulai menebar janji akan bergerak setelah mengetahui banyak reklame dengan tanda silang merah masih operasi. Jika selama ini tidak ada tindakan, DCKTR menyalahkan Satpol PP terkait belum dibongkarnya puluhan tiang reklame dengan tanda silang merah. Kabid Tata Ruang DCKTR, I Gede Dwidjaja Wardhana mengaku, sudah memerintahkan Satpol PP untuk membongkar... [Selengkapnya...]
Hearing Pansus Raperda Retribusi Izin Gangguan : Tak Akan Beratkan Dunia Usaha
Berkembangnya dunia bisnis di Surabaya terus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap regulasi perizinan kegiatan usaha. Dalam hal ini ditunjukkan dengan mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni, Raperda izin gangguan dan Raperda retribusi izin gangguan ke DPRD Surabaya. Usulan Pemkot tersebut kini mulai menjadi pembahasan... [Selengkapnya...]
