APBD 2011 Pemkot Surabaya terancam Molor
Pergantian tahun tinggal beberapa bulan. Namun sampai saat ini, Pemkot Surabaya belum menyerahkan draft pembahasan rancangan APBD 2011. Jika ini tak segera dilakukan, dipastikan pembahasannya molor. Diakui Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto, pihaknya memang belum melakukan pembahasan rancangan APBD 2011. “Seharusnya, mulai saat ini (Oktober, red) pembahasannya sudah bisa dilakukan. Tapi kita... [Selengkapnya...]
DPRD Setuju Hapus Peron Terminal
DPRD Surabaya menyetujui gagasan Pemkot Surabaya untuk menghapuskan retribusi berupa peron di terminal. Ini setelah disahkannya raperda tentang retribusi terminal. Raperda tersebut saat ini masih dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, Jika orang nomor satu di pemerintahan Jatim itu memberikan persetujuan, maka tidak akan ada lagi retribusi peron. “Namun perda tersebut baru akan efektif pada... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Tentang Raperda Pajak Bumi dan Bangunan
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan, FPKS berpendapat : 1.Dalam konsultasi Panitia Khusus dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 21-23 September 2010, disampaikan bahwa diperlukan beberapa kesiapan pemkot dalam penerapan Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain : a.Kesiapan sumber daya... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda BHPTB
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Fraksi PKS berpendapat : 1.Dengan dimasukkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan kesiapan jajaran Pemerintah Kota secara teknis. Fraksi PKS berharap sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini diberlakukan, Pemerintah Kota telah siap 100%... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Retribusi Terminal
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, Fraksi PKS berpendapat : 1.Fraksi PKS berpendapat, bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal semestinya dapat dilakukan secara berkala setiap tiga sampai 5 tahun sekali, agar dapat mengikuti perkembangan laju inflasi dan indikator ekonomi lainnya secara proporsional, sehingga kenaikan retribusi terminal dapat dilakukan... [Selengkapnya...]
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Hasil Akhir Panitia Angket tentang Jalan Kenari
Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk sesegera mungkin membuka kembali Jalan Kenari sebagai akses umum yang dapat dimanfaatkan warga kota. Fraksi PKS juga menghimbau kepada DPRD Kota Surabaya agar lebih cermat dalam pembentukan panitia angket sehingga hasil panitia angket benar-benar dapat memberikan perbaikan yang nyata bagi kinerja pemerintah kota dan kemanfaatan bagi masyarakat. [Selengkapnya...] Read More →
Perda Rokok Gagal Total
Penerapan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok (KTR/KTM) dipastikan gagal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius menegakan aturan. Padahal, dana yang disiapkan untuk menegakan Perda ini sangat banyak. Namun, hasil yang dicapai tidak menggembirakan. Hal ini terjadi karena antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak ada koordinasi yang... [Selengkapnya...]
Tanpa Kajian Akademik, Dua Raperda Ditolak
Beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif Pemkot Surabaya tampaknya bakal sulit mendapatkan persetujuan dewan. Pasalnya, raperda-raperda itu tidak menyertakan kajian akademik sebagai persyaratan pokok. Raperda yang tidak menyertakan kajian akademik itu salah satunya adalah raperda pengelolaan barang milik daerah dan raperda izin usaha perikanan. Dewan berencana mengembalikan raperda... [Selengkapnya...]
Kebocoran Pajak Sulit Dihentikan
Kebocoran pendapatan pajak daerah dari sektor reklame, restoran, hiburan, pajak penerangan jalan (PPPJ), parkir dan hotel diprediksi bakal terus bocor dan sulit dihentikan. Tengara ini terjadi karena banyak petugas penarik pajak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sengaja memanipulasi pendapatan dari sektor pajak tersebut. “Banyak petugas penarik pajak berperilaku seperti Gayus. Bedanya, Gayus... [Selengkapnya...]
Walikota Diminta Copot Kabag Hukum
Pansus raperda pengelolaan barang milik daerah mendesak kepada walikota Surabaya Risma Tri Harini untuk melakukan evaluasi secara serius terhadap kepala bagian hukum Pemkot Surabaya. Ini lantaran sering teledor dalam penyusunan raperda. “Perlu di evaluasi Kabag Hukum itu, bila memang tidak layak ya dicopot saja,” kata Fatkhur Rahman, Anggota Pansus Raperda DPRD Surabaya, kemarin. Ia mengatakan,... [Selengkapnya...]
