DPRD Akui Skenario Pemakzulan, FPKS Tidak Sepakat Interpelasi

Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana akhirnya mengakui munculnya skenario impeachment atau pemakzulan di balik desakan interpelasi atas kebijakan wali kota menaikkan pajak reklame. Menurutnya, impeachment dilakukan jika pascainterpelasi wali kota tetap bersikukuh dengan kebijakannya. “Wali kota sudah melanggar UU 28/2009, kalau tetap ngotot bisa saja di impeachment,” ujarnya, Kamis (25/11). Namun,... [Selengkapnya...]

Ajukan Interpelasi, Dewan Tak Punya Nurani

Pembahasan pengajuan hak interpelasi atas kebijakan wali kota Surabaya yang menaikan besaran pajak reklame, mendapat angin segar. Anggota di tiga Fraksi di lingkungan DPRD Surabaya, APKINDO, Demokrat dan PDS, dikabarkan sudah menandatangani pengajuan tersebut. Disampaikan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana, usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Banmus), ada 16 anggota yang sudah menandatangani interpelasi. Bahkan... [Selengkapnya...]

Interpelasi Tak Penuhi Syarat

Gema interpelasi untuk Wali Kota Surabaya atas kenaikan pajak reklame oleh DPRD Surabaya, nampaknya bakal jadi angin lalu saja. Alasannya, untuk mengajukan interpelasi, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yakni hal yang akan diinterpelasi harus ada kaitannya dengan masalah hajat hidup orang banyak dan masalah tersebut juga ada unsur pidananya. Akhmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Surabaya Politikus... [Selengkapnya...]

Pembahasan RAPBD Mengacu Tahun Lalu

DPRD Surabaya akhirnya bersedia membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Surabaya Tahun 2011 meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum selesai. DPRD akan mengacu pada rencana lama. Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto mengatakan, seharusnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengacu pada Rencana... [Selengkapnya...]

Besok KUA-PPAS Dibahas

Teka-teki waktu pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akhirnya terjawab. Besok, badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya memutuskan memulai pembahasan kerangka RAPBD itu. Namun, pembahasan KUA-PPAS ini tanpa Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai Permendagri No 13/ 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD akhirnya sependapat dengan... [Selengkapnya...]

Pansus Masih Tarik-Ulur,Pemkot Pasrah

KENAIKAN pajak hiburan malam masih terus menjadi perdebatan hangat. Bukan hanya di kalangan pengusaha, tapi di Gedung DPRD Surabaya pun masih memanas. Ini karena usulan kenaikan pajak yang bakal diterapkan sebesar 75% masih tarik-ulur. Akibat rencana kenaikan pajak hiburan, internal Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah DPRD Surabaya tidak harmonis. Masingmasing anggota ngototdengan pendapat mereka... [Selengkapnya...]

Gubernur Beri Kelonggaran Pemkot

Polemik keterlambatan penyerahan RAPBD Surabaya 2011 dimaklumi Gubernur Jatim, Soekarwo. Gubernur memutuskan memberi tenggat waktu penyerahan RAPBD 2011 sampai akhir Desember. Pemberian waktu ini agar pemkot membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dulu. Selanjutnya membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dan terakhir menetapan RAPBD... [Selengkapnya...]

RPJMD Nyantol di Kepala Bappeko

Tak ingin menjadi kambing hitam atas molornya penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan, telah menyelesaikan RPJMD sejak dua bulan lalu. Draf itu telah diserahkan kepada Kepala Bappeko Hendro Gunawan. Jajaran staf mengaku tidak tahu menahu jika saat ini RPJMD belum diserahkan... [Selengkapnya...]

Raih Penghargaan, DAU Pemkot Dipotong

Dewan meminta Pemkot tidak berbangga hati dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, imbas dari dari penghargaan tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemkot justru dikurangi, meski Dana Insentifikasi Daerah (DID) untuk tahun 2010, Pemkot mendapatkan cairan sebesar Rp20 miliar. Wakil Ketua Dewan, Ahmad Suyanto ST, Senin (15/11) menegaskan saat ini Pemkot terus mengalami... [Selengkapnya...]

DPRD Belum Tentu Beri Persebaya Dana

DPRD Surabaya belum tentu memberikan dana hibah untuk Persebaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyebabnya adalah dualisme pengelola Persebaya antara kubu Saleh Ismail Mukadar dan Wishnu Wardhana. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Fatkhur Rohman mengatakan, pihaknya minta Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya mengevaluasi kembali posisi Persebaya. “Kalaupun... [Selengkapnya...]

Next Page »