Belum 18 Tahun, Dilarang Masuk Karaoke

Raperda Perlindungan Anak segera Disahkan SURABAYA–Pengusaha rekreasi hiburan umum (RHU) kini tidak seenaknya menerima pengunjung. Maraknya kasus human trafficking (perdagangan manusia) telah diantisipasi dengan pengajuan raperda perlindungan anak. Salah satu poin di dalamnya adalah larangan bagi pengusaha hiburan umum menerima pengunjung yang masuk dalam kategori anak. Dalam raperda ini disepakati... [Selengkapnya...]

FPKS Dorong Percepat Pembahasan Nasib Warga Jemur

Gayungan – Setelah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, kemarin (5/7) warga Jemur Gayungan 1 RT 1 RW 3 menyampaikan surat yang sama ke DPRD Surabaya. Mereka menagih janji DPRD Surabaya yang segera membantu memfasilitasi pertemuan warga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah seorang wakil warga Kanthi Y.M. mengatakan, sebelumnya pihaknya memang... [Selengkapnya...]

Kaderisasi Pejabat Di Pemkot Surabaya Mandek

Banyak jabatan strategis di lingkungan Pemkot Surabaya yang kosong. Namun rata-rata jabatan itu justru diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ini menandakan jika di pemkot memang kekurangan sumber daya manusia yang cocok menjadi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai data yang berhasil dihimpun, pejabat yang masih di-Plt-kan adalah kepala Dinas Perhubungan, kepala Satpol PP, kepala Badan Lingkungan... [Selengkapnya...]

Pemkot Lakukan Kebohongan Publik

Selasa, 05/07/2011 | 13:01 WIB Buntut pembatalan penutupan minimarket bodong SURABAYA – Pemkot melakukan kebohongan publik terkait penutupan minimarket tidak berizin alias bodong. Pasalnya, rencana penertiban kembali tidak jelas. Padahal sudah dipastikan sebelumnya akan digelar, Senin (4/7) kemarin. Bahkan sampai kini rencana itu kembali kabur. Bahkan yang berkembang antarpejabat Pemkot malah... [Selengkapnya...]

Ubah Raperda PPA Jadi Tumbuh Kembang Anak

Surabaya- Pembahasan raperda penyelenggaraan anak (PPA) oleh pansus DPRD Surabaya mendapatkan masukan dari anggota dewan lain. Masukan itu disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya yang di adakan Kamis lalu (30/6). Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, dalam rapat bamus tersebut, di usulkan mengubah judul raperda PPA menjadi raperda penyelenggaraan tumbuh kembang... [Selengkapnya...]

Dukung Penutupan Minimarket Tak Berizin

SURABAYA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim mengakui memang masih banyak minimarket tidak mengantongi izin usaha toko modern (ITUM). Bahkan, jumlah minimarket yang tidak punya IUTM lebih dari 116 unit seperti yang diungkapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya. Aprindo juga mendukung penertiban terhadap minimarket yang bandel tak mengajukan izin. “Kalau... [Selengkapnya...]

Dewan Desak Penertiban PKL Tegas, tapi Humanis

Surabaya-Keseriusan Pemkot Surabaya dalam menata PKL masih dipertanyakan kalangan DPRD Surabaya. Para legislator itu berharap, pemkot bisa berlaku tegas untuk mengatasi PKL yang membandel. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, permasalahan PKL seperti yang ada di depan RSAL dr. Ramelan itu sebenarnya sering terjadi. “Seharusnya pemkot bisa bertindak tegas. Kan apa pun alasanya,... [Selengkapnya...]

Diskriminasi Siswa Gakin Disorot

Surabaya Post – Kalangan DPRD Kota Surabaya menyoroti diskriminasi layanan terhadap siswa dari keluarga miskin (gakin) yang masuk di sekolah negeri. Karena ada siswa yang berasal dari gakin mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dengan siswa pada umumnya. Mengingat kelas siswa gakin dibedakan dengan siswa lain yang tidak miskin.“Pendidikan pada dasarnya adalah azas pemerataan akses.... [Selengkapnya...]

Terima Tamu di Bawah 18 Tahun Kena Sanksi

Surya – Di Raperda Perlindungan Anak. Tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah kota (pemkot). Apalagi Kota Pahlawan sebagai kota metropolitan, memiliki banyak tempat hiburan malam. Gagasan ini ditelurkan oleh anggota komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman. Menurut Fatkur, sebenarnya larangan itu sudah ada dalam PEraturan DAerah no 2 / 2008 tentang kepariwisataan.... [Selengkapnya...]