Pandangan Umum FPKS terhadap RPJMD 2011-2015, RPJPD 2005-2025, Penyelenggaraan Perlindungan Anak
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
• RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SURABAYA TAHUN 2011 – 2015
• RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2005 –…
Pendapat Fraksi PKS terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Angket Perwali 56 dan 57 tahun 2010
“dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan…
Pandangan FPKS terhadap Usul Pengajuan Hak Interpelasi atas Perwali Reklame
Apabila Jawaban dan tanggapan para pengusul Hak Interpelasi dari 6 Pertanyaan, 6 sanggahan atau bantahan dan 3 saran Fraksi PKS diatas tidak dapat memenuhi harapan dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, atau tidak lengkap dalam memberikan jawaban atas pertanyaan,…
Pendapat Akhir FPKS Tentang Raperda Pajak Bumi dan Bangunan
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan, FPKS berpendapat :
1.Dalam konsultasi Panitia Khusus dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 21-23 September 2010, disampaikan bahwa diperlukan beberapa kesiapan pemkot dalam penerapan…
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda BHPTB
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Fraksi PKS berpendapat :
1.Dengan dimasukkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan kesiapan jajaran Pemerintah Kota secara…
Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Retribusi Terminal
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, Fraksi PKS berpendapat :
1.Fraksi PKS berpendapat, bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal semestinya dapat dilakukan secara berkala setiap tiga sampai 5 tahun sekali, agar dapat mengikuti perkembangan laju inflasi dan indikator…
Pendapat Akhir FPKS Terhadap Hasil Akhir Panitia Angket tentang Jalan Kenari
Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk sesegera mungkin membuka kembali Jalan Kenari sebagai akses umum yang dapat dimanfaatkan warga kota. Fraksi PKS juga menghimbau kepada DPRD Kota Surabaya agar lebih cermat dalam pembentukan panitia angket sehingga hasil panitia angket…
