Arogan, Wisnu Bakal Dilengserkan

SURABAYA PAGI- Sikap arogan yang ditunjukkan pimpinan DPRD Surabaya Wisnu Wardhana membuat fraksi-fraksi lain mulai berancang-ancang melakukan gerakan penolakan agar yang bersangkutan gagal menjadi ketua DPRD Surabaya definitive.

Dengan kondisi itu, fraksi-fraksi mulai merapatkan barisan untuk menolak gaya kepemimpinan Ketua DPC Partai Demokrat tersebut. Bahkan, sebagian fraksi mulai melakukan pendekatan dan rapat-rapat kecil. Mereka mencari celah dengan mempelajari UU Susduk nomor 27 tahun 2009 yang baru dimasukan dalam lembaran negara.

“Wong baru pimpinan sementara saja kok sudah macam-macam,” kata Masduki Toha dari fraksi PKB kemarin.

Masduki menyatakan, ulah pimpinan sementara masih dibahas untuk ditindak lanjuti dalam pemilihan ketua Dewan mendatang. Memang, ujar dia, jika melihat UU Susduk yang baru, ketua Dewan secara otomatis dipegang partai dengan kursi terbanyak. Namun, dalam pemilihan ketua tetap ditetapkan oleh rapat paripurna.

Untuk itu, segala kemungkinan untuk mengganti pimpinan sementara saat ini bisa saja terjadi. Sebab, pimpinan harus bisa legowo dan menjunjung tinggi sikap demokrasi yang ada di negara ini. ”Jangan karena duduk di pimpinan bersikap seenaknya,” ujarnya.

Wakil ketua fraksi PKS, Tri Setijo Puruwito mangakui gaya kepemimpinan Wisnu Wardhana kurang elegan. Sebab, dia merupakan pimpinan yang sulit diajak untuk koordinasi dengan anggota. Padahal, sebagai pimpinan harus menerima bawahan untuk melakukan koordinasi dengan kemajuan Dewan mendatang. “Iya, memang pimpinan kurang dalam berkoordinasi,” katanya.

Melihat kondisi itu, perpindahan kepemimpinan di DPRD bisa juga terjadi, karena UU Susduk yang baru dimasukan lembaran negara menyatakan, ketua Dewan diduduki partai yang paling banyak mendapatkan kursi. Namun dalam penjelasan UU diketahui kalau penentuan ketua ditetapkan dalam rapat paripurna. “Berarti belum tentu pimpinan sementara sekarang dipilih, yang terpenting dari Demokrat,” tutur kader PKS ini.

Tri menuturkan, institusi Dewan bukanlah sebuah perusahaan atau partai. Artinya ketua Dewan yang dipilih secara definitif dapat mengakomodir seluruh kepentingan fraksi yang ada disini. Selain itu, seorang ketua Dewan harus mampu menjalin komunikasi kepada seluruh anggotanya tanpa melihat mereka itu berasal dari partai mana. Yang pasti, nantinya mereka itu yang memimpin 49 anggota Dewan. ”Sampean lihat sendiri, apa Pak Wisnu bisa mengakomodir partai lain,” tutur dia.

Hal senada juga diungkapkan Penasehat Fraksi Gabungan, Sudirdjo. Menurutnya, jika kocok ulang terhadap posisi ketua Dewan sangat penting dalam rangka mencari pemimpin yang benar-benar didukung oleh anggota. Karena, wacana akan adanya kocok ulang sangat didukung. “Ibaratnya seperti beras kencur, nek dikocok tambah enak,” ucapnya.

Diakui Sudirjo, figur Wisnu jauh dari seorang pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan beberapa rapat yang digelar mulai rapat Panitia Tekhnis (Pantek) yang membahas soal tata tertib (tatib) Dewan serta rapat-rapat yang lain, sepertinya Wisnu memaksakan kehendaknya. Bahkan tidak sedikitpun anggota diberi kesempatan untuk melakukan kritikan. “Kalau dia menjadi ketua definitif kan berbahaya,” pungkas politisi PAN ini

(sumber : Surabaya Pagi 10 September 2009)

FPKS Minta Hapus File Game di Komputer Pemkot

Upaya memperbaiki kinerja karyawan pemkot dengan memblokir situs Facebook dan Yahoo! Messenger (YM) didukung DPRD Surabaya. Bahkan, sejumlah anggota dewan minta penertiban ditingkatkan dengan menghapus seluruh file game.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Akhmad Suyanto menilai permainan melalui layar komputer itu jauh lebih berbahaya bagi kinerja karyawan pemkot. ”YM atau Facebook masih bermanfaat sebagai sarana komunikasi. Lha kalau game? Apa manfaatnya?” katanya.

Dia menyatakan, game punya akibat yang sama dengan YM dan Facebook, sama-sama bikin kecanduan. Karena itu, pekerjaan bisa jadi terbengkalai. Dampaknya bisa menurunkan kinerja.

”Hampir semua komputer dilengkapi game. Saya kira komputer di lingkungan pemkot juga seperti itu,” ucap Yanto, panggilan Akhmad Suyanto. Minimal permainan menyusun kartu remi seperti Solitaire atau Freecell.

Dia menyebutkan, sejumlah perusahaan sudah menerapkan larangan bagi karyawan untuk tidak bermain game. Karena itu, sudah saatnya bagi pemkot untuk melakukan hal yang sama.

Yanto menambahkan, dirinya yakin sudah ada imbauan dari pimpinan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak bermain game. Namun, hal itu perlu dipertegas. Tak hanya melarang, pemkot juga harus bersih-bersih file permainan.

Dia menyatakan, hal itu bisa dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Hal tersebut juga bisa di-handle langsung oleh dinas komunikasi dan informasi (diskominfo). ”Asal semua berangkat dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai, kami setuju saja. Termasuk, pemblokiran Facebook dan YM,” ucap pria yang santer dikabarkan bakal menduduki jabatan wakil ketua DPRD tersebut.

(sumber : Jawapos, Rabu 19 September 2009)